KupasPost.com

Pelantikan JMSI Sumatera Barat di Aula Gubernur

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzwUUNQMObRGD0QO6IrSjxdeegIyrQujQYdhWUrhhWuwspl11rgsvGmaMZhzbxOzWPFNXMQ_0OpSgjBmQjvc0_y-5g91ki120EW-mgPZacPRybZW1VxHtkN8_WWQeoZbLMyMhnlC4rtIvLuNTof_0PvcGqGm_RkIsXvYNELD3Tn-QbRPuZoZb6cbRFRvk/s4160/1003707624.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4160" data-original-width="3120" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzwUUNQMObRGD0QO6IrSjxdeegIyrQujQYdhWUrhhWuwspl11rgsvGmaMZhzbxOzWPFNXMQ_0OpSgjBmQjvc0_y-5g91ki120EW-mgPZacPRybZW1VxHtkN8_WWQeoZbLMyMhnlC4rtIvLuNTof_0PvcGqGm_RkIsXvYNELD3Tn-QbRPuZoZb6cbRFRvk/s320/1003707624.jpg" width="240" /></a></div> PADANG — Wacana pengakuan hukum pidana adat di Sumatera Barat kembali mengemuka. Bukan sekadar menjadi perdebatan akademik, keberadaan hukum adat kini mulai didorong masuk ke ruang kebijakan publik, terutama dalam menjawab berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Seminar Nasional Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sumatera Barat yang digelar Sabtu (29/8/2026). Seminar nasional yang menjadi bagian dari agenda pelantikan Pengurus Daerah JMSI Provinsi Sumatera Barat periode 2025-2030 itu mengangkat tema “Pengakuan Eksistensi Hukum Pidana Adat dan Tantangan Kodifikasi serta Batasan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional.” Forum tersebut mempertemukan perspektif akademisi, legislatif, dan eksekutif untuk membedah posisi hukum pidana adat di tengah sistem hukum nasional yang terus berkembang. Tiga perspektif itu masing-masing diwakili akademisi Universitas Andalas (Unand) Dr. Yoserwan, SH, M.Hum, LLM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Drs. H. Muhidi, MM, serta Bupati Padang Pariaman Dr. H. John Kennedy Aziz, SH, MH. Diskusi dipandu Dr. Muhammad Taufik, M.Si. Kehadiran tiga unsur tersebut membuat seminar tidak berhenti pada perdebatan mengenai teori hukum. Pembahasan diarahkan pada pertanyaan yang jauh lebih konkret: bagaimana hukum adat yang hidup di tengah masyarakat dapat memperoleh ruang dalam sistem hukum nasional tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, maupun benturan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Muhidi: Pembangunan Bukan Sekadar Jalan dan Infrastruktur Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi dalam paparannya menegaskan, pembicaraan mengenai hukum pidana adat harus ditempatkan dalam konteks pembangunan daerah secara menyeluruh. Menurutnya, pembangunan tidak semata-mata berbicara tentang pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur. Pembangunan juga menyangkut keamanan, ketenteraman, ketertiban, serta terpeliharanya nilai agama, adat dan budaya yang menjadi bagian dari identitas masyarakat. “Pembangunan merupakan proses dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik di berbagai bidang. Pembangunan bukan hanya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur,” kata Muhidi dalam paparannya. Ia menilai, pembangunan juga harus mampu memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai yang telah menjadi identitas daerah. Dalam konteks Sumatera Barat, nilai tersebut tidak dapat dilepaskan dari falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Karena itu, menurut Muhidi, pembangunan tidak mungkin menjadi tanggung jawab satu lembaga saja. Pemerintah daerah memiliki peran utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Namun, pembangunan membutuhkan regulasi, anggaran, pengawasan, partisipasi masyarakat, serta dukungan berbagai kekuatan sosial yang hidup di tengah masyarakat. Di sinilah DPRD memiliki posisi strategis melalui tiga fungsi utamanya, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut, kata Muhidi, tidak dapat dipisahkan. Melalui fungsi pembentukan Perda, DPRD bersama pemerintah daerah membentuk aturan dan kebijakan. Melalui fungsi penganggaran, DPRD bersama pemerintah menentukan prioritas pembangunan dan alokasi sumber daya. Sementara melalui fungsi pengawasan, DPRD memastikan kebijakan dan program yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan sesuai tujuan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. “Dengan demikian, DPRD merupakan bagian penting dari proses menentukan arah pembangunan daerah,” ujarnya. Perda Harus Berangkat dari Persoalan Nyata Muhidi kemudian membawa pembahasan pada fungsi legislasi DPRD. Menurutnya, Peraturan Daerah tidak boleh hanya dipandang sebagai produk hukum formal. Perda harus menjadi instrumen kebijakan publik yang mampu menjawab persoalan konkret di tengah masyarakat. Karena itu, setiap gagasan pembentukan Perda harus diawali dengan kajian yang mendalam. Pertanyaan mendasarnya, antara lain, apakah persoalan yang dihadapi masyarakat memang membutuhkan pengaturan dalam bentuk Perda, bentuk regulasi apa yang paling tepat, siapa yang memiliki kewenangan, bagaimana hubungan aturan tersebut dengan peraturan yang lebih tinggi, serta apakah regulasi tersebut nantinya dapat diterapkan secara efektif. Dalam konteks hukum pidana adat, pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi semakin penting. Sebab, hukum adat telah hidup dan berkembang dalam masyarakat jauh sebelum sistem hukum nasional terbentuk seperti sekarang. Persoalannya bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya hukum adat, tetapi bagaimana keberadaannya ditempatkan dalam sistem hukum nasional yang mengedepankan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak warga negara. Aspirasi Masyarakat Mulai Didorong Menjadi Agenda Legislasi Muhidi mengungkapkan, DPRD Sumatera Barat telah mulai mendiskusikan dan mengkaji gagasan mengenai hukum pidana adat. Ia menyebut munculnya gagasan tersebut tidak terlepas dari berbagai aspirasi masyarakat, termasuk masukan dari LKAAM Sumatera Barat, lembaga sosial kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta berbagai diskusi yang berkembang melalui pemberitaan media massa dan media sosial. Menurutnya, DPRD memiliki kewajiban untuk mendengar dan mengolah aspirasi tersebut menjadi bahan kebijakan. Namun, aspirasi masyarakat tidak serta-merta dapat langsung menjadi norma hukum. Diperlukan proses akademik, sosial, politik dan yuridis agar aturan yang nantinya lahir benar-benar memiliki dasar yang kuat serta dapat diterapkan. “Seminar ini diharapkan menjadi bagian kita mendiskusikan lebih matang tentang implementasi hukum pidana adat,” ujarnya. Muhidi mengatakan, pengkajian harus mencakup hubungan hukum pidana adat dengan nilai dan norma adat yang telah hidup di masyarakat, tingkatan kewenangan, mekanisme penyelesaian, hingga bentuk sanksi. Dengan demikian, hukum pidana adat yang nantinya dikembangkan diharapkan dapat diharmonisasikan dengan kerangka hukum nasional. Persoalan Sosial Jadi Salah Satu Pemicu Diskusi Dalam paparannya, Muhidi juga menyinggung berbagai persoalan sosial yang menurutnya menjadi keresahan masyarakat, antara lain penyalahgunaan narkoba, perjudian, kenakalan remaja, konflik sosial, serta sejumlah isu perilaku dan kehidupan sosial lainnya. Ia menilai perkembangan teknologi informasi dan media siber membuat berbagai persoalan tersebut semakin cepat diketahui publik. Pemberitaan media, menurutnya, juga ikut mendorong persoalan yang sebelumnya hanya menjadi pembicaraan di tingkat masyarakat menjadi perhatian pembuat kebijakan. Namun, Muhidi menekankan bahwa setiap persoalan sosial tetap harus dilihat secara objektif dan ditempatkan dalam koridor hukum yang berlaku. Ia mengaitkan pembahasan tersebut dengan upaya menjaga nilai adat dan agama yang menjadi identitas masyarakat Minangkabau, sebagaimana landasan nilai yang juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Dalam kerangka itu, ia menilai aspirasi masyarakat mengenai penguatan nilai adat dan penyelesaian persoalan sosial perlu dikaji secara serius agar tidak berhenti sebagai wacana. Jangan Terjebak pada Perda Semata Salah satu poin penting yang disampaikan Muhidi adalah soal tingkatan kewenangan. Ia mempertanyakan apakah hukum pidana adat nantinya lebih efektif diatur melalui Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, atau justru diperkuat melalui kelembagaan adat dan mekanisme sosial yang telah hidup di tingkat nagari. Menurutnya, pembahasan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai unsur yang dikenal dalam tata sosial Minangkabau, termasuk tigo tungku sajarangan, unsur pemuda, pemerintah daerah, hingga pemerintahan nagari. Artinya, penguatan hukum adat tidak harus selalu dimaknai sebagai pembentukan satu regulasi baru. Bisa saja yang dibutuhkan adalah memperkuat regulasi yang sudah ada, memperjelas kewenangan kelembagaan adat, atau mengoptimalkan mekanisme penyelesaian persoalan yang telah berjalan di masyarakat. “Dalam konteks pidana adat, terdapat satu hal yang juga harus menjadi perhatian. Pada tingkatan kewenangan manakah pengaturannya lebih efektif: apakah provinsi, kabupaten/kota, bahkan mungkin lebih tepat diperkuat melalui kelembagaan nagari atau mekanisme sosial masyarakat,” ujarnya. Sejumlah Perda Dinilai Perlu Dievaluasi Muhidi juga menyebut Sumatera Barat sebenarnya telah memiliki sejumlah regulasi yang dapat menjadi landasan untuk memperkuat nilai adat dan kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari. Namun, menurutnya, perkembangan masyarakat menuntut sejumlah regulasi lainnya untuk dievaluasi dan diperbarui. Ia menyinggung Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau, Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat. Muhidi menilai berbagai regulasi tersebut perlu dikaji kembali agar mampu menjawab perubahan sosial dan tantangan masyarakat saat ini. “Peraturan-peraturan daerah tersebut harus direvisi, dievaluasi dan diperbaharui untuk mampu menjadi landasan hukum menjawab tantangan sosial budaya yang berkembang saat ini,” tegasnya. Media Siber Diminta Tak Sekadar Mengejar Kecepatan Seminar tersebut juga menjadi momentum Muhidi menyoroti posisi strategis media siber dalam pembangunan daerah. Menurutnya, informasi merupakan bagian penting dari demokrasi. DPRD membutuhkan informasi, pemerintah membutuhkan informasi, dan masyarakat membutuhkan informasi. Media menjadi salah satu institusi yang mempertemukan ketiganya. Media dapat mengangkat persoalan yang belum terlihat pembuat kebijakan, menguji kebijakan yang telah berjalan, sekaligus mempertemukan suara masyarakat dengan pemerintah dan DPRD. Karena itu, ia berharap media siber di Sumatera Barat tidak hanya mengejar kecepatan pemberitaan, tetapi juga menjaga profesionalisme, independensi, akurasi, keberimbangan dan kepentingan publik. “Kami di DPRD harus siap menerima kritik. Tetapi pada saat yang sama, kritik akan semakin bermakna apabila berbasis fakta, berimbang, dan diarahkan pada perbaikan kebijakan,” katanya. Titik Temu antara Adat dan Hukum Nasional Pada akhirnya, diskusi mengenai hukum pidana adat tidak dapat dilepaskan dari upaya mencari titik temu antara nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan prinsip hukum nasional. Hukum adat memiliki posisi penting sebagai bagian dari identitas budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Namun implementasinya membutuhkan batas yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan baru. Di sinilah diperlukan kajian mengenai kewenangan, mekanisme penyelesaian, bentuk sanksi, hubungan dengan hukum positif, serta prinsip keadilan dan hak asasi manusia. DPRD, pemerintah daerah, akademisi, tokoh adat, masyarakat, dan media memiliki peran masing-masing dalam proses tersebut. Muhidi mengajak seluruh elemen masyarakat membangun kesamaan cita-cita untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah yang maju, unggul dan berbudaya tanpa kehilangan jati dirinya. Ia mengutip semangat “Tuah Sakato” sebagai simbol kebersamaan masyarakat Sumatera Barat. “Persoalan yang besar akan lebih mudah kita selesaikan apabila kita duduk bersama, mendengarkan satu sama lain, dan bekerja berdasarkan kepentingan bersama,” ujarnya. JMSI Didorong Menjadi Ruang Publik yang Sehat Seminar nasional tersebut sekaligus mempertegas posisi JMSI sebagai bagian dari ekosistem informasi dan demokrasi di daerah. Pelantikan Pengurus Daerah JMSI Sumatera Barat periode 2025-2030 tidak hanya dipandang sebagai pergantian atau pengukuhan kepengurusan organisasi, tetapi diharapkan menjadi titik awal penguatan peran media siber dalam menghadirkan informasi yang berkualitas. Di tengah derasnya arus informasi digital, media dituntut tidak sekadar menjadi penyampai kabar, tetapi juga mampu menjadi ruang publik yang mempertemukan kepentingan masyarakat dengan para pengambil kebijakan. Seminar mengenai hukum pidana adat menjadi contoh bagaimana pemberitaan, aspirasi masyarakat, kajian akademik dan proses politik dapat bertemu dalam satu ruang diskusi. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa nilai dan kearifan lokal tetap dihormati. Di sisi lain, negara membutuhkan sistem hukum yang jelas, terukur dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah menemukan formula yang mampu mempertemukan keduanya. Jika berhasil, hukum adat tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi dapat menjadi salah satu kekuatan sosial dalam membangun ketertiban masyarakat. Sebaliknya, jika tidak dikaji secara hati-hati, upaya kodifikasi hukum adat berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama ketika norma adat berhadapan dengan kewenangan negara, hukum positif, serta prinsip perlindungan hak warga negara. Karena itu, seminar nasional JMSI Sumatera Barat menjadi penting bukan hanya karena membicarakan “pengakuan hukum pidana adat”, tetapi karena membuka pertanyaan yang jauh lebih besar: sejauh mana hukum adat dapat hadir dalam sistem hukum nasional, siapa yang berwenang menerapkannya, dan bagaimana memastikan nilai lokal tetap hidup tanpa mengorbankan kepastian, keadilan, serta hak masyarakat. Bagi Sumatera Barat, pertanyaan itu bukan sekadar wacana akademik. Ia menyentuh langsung masa depan tata kehidupan masyarakat, pemerintahan daerah, kelembagaan adat, sekaligus arah pembentukan regulasi di daerah.

Pelantikan JMSI Sumatera Barat di Aula Gubernur

PADANG — Wacana pengakuan hukum pidana adat di Sumatera Barat kembali mengemuka. Bukan sekadar menjadi perdebatan akademik, keberadaan huku...

Baca selengkapnya »

Tingkatkan Profesionalisme Security, KAI Divre II Sumbar Perkuat Keamanan dan Pelayanan melalui Long March Tahun 2026

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja3ipCZY1OFUo6XbVvKvAvUPSQs0MVeA2RXGnOI9za8bKkf44aCEKDZ54ab9GxY83Un_TdG-7koLtoGCzUBCTS9VpQLG6xoJ6UuzSzjNAJudwmy-ofYInmdcX_3L9JJ3j98S5lanErTgbChnVZYy_FGG8VrTBziBXkm5AnmSSA4UUMyJGgIRsdXzjk9wc/s1448/IMG-20260828-WA0097.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1086" data-original-width="1448" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja3ipCZY1OFUo6XbVvKvAvUPSQs0MVeA2RXGnOI9za8bKkf44aCEKDZ54ab9GxY83Un_TdG-7koLtoGCzUBCTS9VpQLG6xoJ6UuzSzjNAJudwmy-ofYInmdcX_3L9JJ3j98S5lanErTgbChnVZYy_FGG8VrTBziBXkm5AnmSSA4UUMyJGgIRsdXzjk9wc/s320/IMG-20260828-WA0097.jpg" width="320" /></a></div> padang-kupaspost.com- PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat terus memperkuat kedisiplinan, kesiapsiagaan, dan profesionalisme personel pengamanan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja dan layanan transportasi kereta api yang aman, tertib, dan nyaman. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pembinaan Security Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Kamis–Jumat (27–28/8) di halaman Kantor KAI Divre II Sumatera Barat. Kegiatan dipimpin langsung oleh Manajer Pengamanan KAI Divre II Sumbar, Kolonel Laut (P) Surya Ari Muryanto, CTMP., CHRMP, bersama Babin Polsuska Aiptu Roby Kentoro dan diikuti oleh 72 personel security. Dalam arahannya, Manajer Pengamanan menekankan pentingnya kedisiplinan, tanggung jawab, kewaspadaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan dan prosedur dalam menjalankan tugas. Personel security juga diingatkan untuk senantiasa menjaga sikap, penampilan, dan etika dalam bertugas serta mengedepankan pelayanan yang humanis dan profesional kepada pelanggan maupun seluruh pihak yang berada di lingkungan kerja KAI. “Security merupakan salah satu garda terdepan dalam menciptakan rasa aman dan nyaman. Karena itu, setiap personel harus memiliki kedisiplinan, kesiapsiagaan, serta kemampuan untuk bertindak secara tepat sesuai prosedur. Selain menjaga keamanan, personel juga harus mampu memberikan pelayanan yang humanis dan profesional,” ujar Manajer Pengamanan KAI Divre II Sumbar, Kolonel Laut (P) Surya Ari Muryanto. Setelah pengarahan, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan baris-berbaris (PBB) yang bertujuan meningkatkan kedisiplinan, kekompakan, ketanggapan, serta kemampuan personel dalam menerima dan melaksanakan instruksi secara tepat, cepat, dan terkoordinasi. Sebagai bagian dari pembinaan fisik dan mental, kegiatan dilanjutkan dengan Long March berupa perjalanan kaki sejauh 8 kilometer dari Stasiun Pulau Air hingga Kodaeral II Padang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan fisik, ketangguhan mental, kedisiplinan, serta kekompakan antarpersonel. Melalui Long March tersebut, personel security juga dilatih untuk menjaga fokus, membangun semangat kebersamaan, serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi dan menyelesaikan tantangan secara disiplin, terukur, dan bertanggung jawab. Kepala Humas KAI Divre II Sumatera Barat, Reza Shahab mengatakan bahwa peningkatan kapasitas personel security memiliki keterkaitan erat dengan kualitas pelayanan dan pengalaman pelanggan. Menurutnya, aspek keamanan dan pelayanan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam operasional transportasi kereta api. “Keamanan merupakan fondasi utama dalam memberikan pelayanan transportasi yang berkualitas. Ketika personel security memiliki disiplin, kesiapsiagaan, dan kemampuan komunikasi yang baik, maka hal tersebut akan turut membangun rasa aman dan nyaman bagi pelanggan. Karena itu, pembinaan seperti ini bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan pengamanan, tetapi juga membentuk karakter personel yang mampu memberikan pelayanan secara profesional dan humanis,” ujar Reza. Lebih lanjut, Reza menyampaikan bahwa personel security tidak hanya dituntut untuk mampu menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari wajah perusahaan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan dan masyarakat. “Setiap interaksi personel dengan pelanggan merupakan bagian dari pengalaman mereka menggunakan layanan KAI. Sikap yang ramah, responsif, disiplin, dan profesional akan memberikan kesan positif sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap KAI. Oleh karena itu, kami terus mendorong agar standar keamanan berjalan beriringan dengan standar pelayanan,” tambahnya. Kegiatan pembinaan ini menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan personel dalam menghadapi berbagai kondisi di lapangan. Selain aspek fisik dan kedisiplinan, pembinaan juga diarahkan untuk membangun koordinasi, kepemimpinan, kekompakan, serta rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas. “Kami berharap seluruh personel security dapat semakin disiplin, sigap, tangguh, profesional, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Dengan personel pengamanan yang memiliki kompetensi dan kesiapan yang baik, KAI berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi kereta api yang aman, tertib, nyaman, dan berorientasi pada pelayanan pelanggan” tutup Reza. SalamReza ShahabHumas KAI Divre II Sumbar (***)

Tingkatkan Profesionalisme Security, KAI Divre II Sumbar Perkuat Keamanan dan Pelayanan melalui Long March Tahun 2026

padang-kupaspost.com- PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat terus memperkuat kedisiplinan, kesiapsiagaan, dan...

Baca selengkapnya »

Karya Bakti TNI AD di Mentawai: Kolaborasi Akademisi UPI dan SeskoAD Perkuat Pembangunan Berbasis Riset

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgR7gxawCrnCIiwJY3TXSiPeFCxQbo-3RKr7ED78HECe-wN-hBdXTTV8TxYi8Xzirz5TpUJ0VABxsEz4Ajo1n8oZIZBfCP5DDMDOrmj2501IeO5g9DuD7RhX8kJcozK2bk4IgNTxuzaxL-R0S_p2N-DlhD_0UadRQIyRhKGbChQvM_2gzSa8rL6nY_6G40/s4160/IMG-20260828-WA0086.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2773" data-original-width="4160" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgR7gxawCrnCIiwJY3TXSiPeFCxQbo-3RKr7ED78HECe-wN-hBdXTTV8TxYi8Xzirz5TpUJ0VABxsEz4Ajo1n8oZIZBfCP5DDMDOrmj2501IeO5g9DuD7RhX8kJcozK2bk4IgNTxuzaxL-R0S_p2N-DlhD_0UadRQIyRhKGbChQvM_2gzSa8rL6nY_6G40/s320/IMG-20260828-WA0086.jpg" width="320" /></a></div> Mentawai-kupaspost.com- Program Karya Bakti TNI Angkatan Darat Untuk Rakyat Tahun 2026 di sini, tidak hanya menghadirkan infrastruktur fisik. Tapi juga menghadirkan pendekatan berbasis riset dan akademik.

Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan tim peneliti dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, atau UPI. 
 
Serta para perwira siswa dari Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, SeskoAD. 
 
Tujuannya untuk melakukan kajian mendalam terhadap dampak pembangunan terhadap masyarakat.

Tim peneliti UPI yang terlibat terdiri dari Prof. Dr. rer. nat. Nandi, , M.T., M.Sc., Riko Arrasyid, M.Pd., dan Dadi Mulyadi Nugraha, M.Pd. 
 
Mereka berkolaborasi dengan personel SeskoAD, yakni Letkol Inf Mansur Kole, S.Ag., M.M., Mayor Arh David Afriliansyah, S.Than., dan Mayor Inf Gafa Aditya Siswanto, S.Than.

Sinergi ini bertujuan memastikan setiap pembangunan infrastruktur tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat."

"Tim peneliti dari UPI dan SeskoAD  Mereka turun langsung ke lapangan. 
 
Melakukan peninjauan dan wawancara mendalam kepada masyarakat pengguna serta yang terdampak pembangunan.

Lokasi yang ditinjau antara lain 2 unit jembatan beton. Yang pertama di Dusun Katiet, Desa Bosua, dan yang kedua di Dusun Gobik, Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan. 
 
Selain itu ada juga 1 unit jembatan gantung di Desa Beriulou, Kecamatan Sipora Selatan.

Keberadaan jembatan-jembatan ini sangat strategis. Karena berhasil membuka akses transportasi antar dusun dan desa yang selama ini terisolasi. 
 
Sekaligus memperlancar mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Selain jembatan, program ini juga membangun 4 unit sumur bor di titik-titik strategis. 
 
Ada di Kecamatan Sipora Selatan dan Sipora Utara. Seperti di Yayasan Santo Yosef Dusun Sioban, SDN 27 Beriulou, Kantor Desa Bosua, sampai pemukiman warga di Nemnem Leleu Utara."

"Keterlibatan akademisi dalam program ini membuat pengukuran dampak pembangunan jadi lebih ilmiah. 
 
Seperti yang disampaikan Prof. Dr. rer. nat. Nandi, S.Pd., M.T., M.Sc., selaku ketua tim peneliti dari UPI. 
 
'Kami tidak hanya melihat hasil fisik, tetapi juga perubahan sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat.'

Dan hasilnya memang nyata. 
 
Hasil penelusuran lapangan menunjukkan respons positif dari masyarakat atas pembangunan yang dilakukan Satgas Karya Bakti TNI AD.

Salah satu warga penerima manfaat sumur bor di Yayasan Santo Yosef, Dusun Sioban, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam.
 
'Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan seluruh jajarannya khususnya TNI AD atas bantuan yang diberikan melalui Satgas Karya Bakti TNI AD untuk Rakyat. 
 
Dengan adanya sumur bor, kami merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan air yang ada di lingkungan gereja.'"

"Sementara itu, pembangunan Jembatan Penghubung di Desa Bosua juga mendapat sambutan hangat dari warga. 
 
Bapak-bapak dan ibu-ibu desa mengaku sangat terbantu dengan adanya akses transportasi yang lebih aman dan nyaman.

Salah satu warga Desa Bosua mengatakan, 
 
'Jembatan ini sangat membantu kami. Sekarang kami tidak perlu memutar jalan jauh. Anak-anak sekolah juga lebih aman.'

Komandan Kodim 0319/Mentawai sekaligus Dansatgas Karya Bakti, Letkol Inf Bambang Budi Hartanto, menegaskan bahwa jembatan ini adalah kebutuhan vital masyarakat. 
 
'Jembatan ini bukan sekadar penghubung dua wilayah, melainkan jembatan kemajuan ekonomi dan kemudahan akses warga untuk keperluan pendidikan, kesehatan, maupun perdagangan hasil bumi.'

"Di lokasi Sumur Bor Desa Beriulou, TIM Peneliti juga meninjau langsung fasilitas yang telah selesai dibangun. 
 
TIM bersama para murid SD tampak mencoba fasilitas tersebut dengan mencuci tangan dan membasuh wajah menggunakan air yang mengalir dari sumur bor.

Kolaborasi antara akademisi UPI dan perwira SeskoAD menjadi nilai tambah bagi Program Karya Bakti TNI AD. 
 
Tim peneliti tidak hanya mendokumentasikan hasil pembangunan, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. 
 
Termasuk tingkat partisipasi masyarakat dan kearifan lokal yang masih terjaga.

'Kami melihat semangat gotong royong yang kuat antara TNI dan masyarakat. Ini adalah modal sosial yang sangat penting untuk keberlanjutan program ke depan,' 
 
tambah Riko Arrasyid, <a href="http://M.Pd">http://M.Pd</a>., anggota tim peneliti UPI.

*Hasil Pembangunan Karya Bakti TNI AD 2026*
 
Selama 50 hari di Kabupaten Kepulauan Mentawai, TNI AD berhasil merealisasikan 10 titik sumur bor dan 10 unit MCK untuk air bersih dan sanitasi.
 
Dibangun juga 6 unit jembatan, terdiri dari 5 jembatan beton dan 1 jembatan gantung. Ditambah pengerasan jalan 300 meter.
 
Tak hanya itu, ada rehab 10 Rumah Tidak Layak Huni, 1 mushola, 1 gereja, dan 1 sekolah.

Program nonfisik juga dilaksanakan, seperti operasi katarak, sunatan massal, pengobatan gratis, pembagian 1500 paket sembako, dan sosialisasi bela negara.

Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, menyambut baik program ini dan mengapresiasi kontribusi TNI AD.
 
Dengan kolaborasi TNI, akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat, Program Karya Bakti 2026 menjadi contoh nyata pembangunan yang tidak hanya fisik, tetapi juga berbasis riset dan berkelanjutan."

"Program Karya Bakti TNI AD untuk Rakyat yang digelar di Kabupaten Kepulauan Mentawai selama 50 hari pada tahun 2026 telah menorehkan hasil pembangunan infrastruktur yang cukup signifikan dan menyeluruh.

Di sektor air bersih dan sanitasi, prajurit TNI AD berhasil merealisasikan 10 titik sumur bor serta 10 unit fasilitas MCK, Mandi, Cuci, Kakus. 
 
Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kebersihan masyarakat.

Untuk membuka akses dan mobilitas antar wilayah yang selama ini terkendala geografis, dikerjakan 6 unit jembatan. 
 
Terdiri dari 5 jembatan beton kokoh dan 1 jembatan gantung. Ditambah pengerasan jalan sepanjang 300 meter untuk memperlancar arus transportasi darat.

Perhatian besar juga diberikan pada peningkatan kualitas hunian dan fasilitas sosial. 
 
Dibuktikan dengan rehabilitasi 10 unit Rumah Tidak Layak Huni, 1 unit mushola, 1 unit gereja, dan 1 unit sekolah.

Selain itu, program nonfisik juga dilaksanakan. Seperti operasi katarak, sunatan massal, pengobatan gratis, pembagian 1500 paket sembako, serta sosialisasi pembinaan kesadaran bela negara dan rekrutmen TNI.

Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, menyambut baik program ini dan mengapresiasi kontribusi TNI AD.
 
Dengan melibatkan tim peneliti dari UPI dan perwira SeskoAD, Karya Bakti 2026 menjadi contoh nyata kolaborasi yang menghasilkan pembangunan tidak hanya fisik, tetapi juga berbasis riset dan berkelanjutan."
(***)

Karya Bakti TNI AD di Mentawai: Kolaborasi Akademisi UPI dan SeskoAD Perkuat Pembangunan Berbasis Riset

Mentawai-kupaspost.com- Program Karya Bakti TNI Angkatan Darat Untuk Rakyat Tahun 2026 di sini, tidak hanya menghadirkan infrastruktur fisi...

Baca selengkapnya »

Kepala KAI Divre II Sumbar Perkuat Sinergitas dan Koordinasi dengan Kodaeral II Padang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqDtOjlKscFasD4iFCW8DEJpj4KucsQDptBj6qKO7ucQ-8ePFLhS9B-LQl1OIJZ23_1zn1e1tTn7pjLdSP42SrQW36-0qnLd2x4d1HliFgHTuvs8NSovCqo3yzvSq6mOfK7HCCcRVPWQ9pJxGWylhqQzZg5NXBS2kulwcAvP6_WsGyO1bbCZS4UKrgfHM/s1280/IMG-20260827-WA0129.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="854" data-original-width="1280" height="214" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqDtOjlKscFasD4iFCW8DEJpj4KucsQDptBj6qKO7ucQ-8ePFLhS9B-LQl1OIJZ23_1zn1e1tTn7pjLdSP42SrQW36-0qnLd2x4d1HliFgHTuvs8NSovCqo3yzvSq6mOfK7HCCcRVPWQ9pJxGWylhqQzZg5NXBS2kulwcAvP6_WsGyO1bbCZS4UKrgfHM/s320/IMG-20260827-WA0129.jpg" width="320" /></a></div> Padang-kupaspost.com- Penguatan sinergi antarlembaga menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut diwujudkan KAI Divre II Sumbar melalui audiensi bersama Kodaeral II Padang, Kamis (27/8). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kodaeral II Padang tersebut dihadiri oleh Kepala KAI Divre II Sumbar Lutfi Wijaya bersama jajaran manajemen. Kedatangan jajaran KAI Divre II Sumbar disambut langsung oleh Dankodaeral II Laksda TNI Sarimpunan Tanjung, didampingi Aster Dankodaeral II Kolonel (Mar) Wartono dan Kadister Kodaeral II Letkol (Mar) Arifin. Audiensi ini menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan hubungan kelembagaan antara KAI Divre II Sumbar dan Kodaeral II Padang. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah hal strategis terkait penguatan sinergi, khususnya dalam mendukung aspek keamanan, kelancaran operasional, serta terciptanya koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Kepala KAI Divre II Sumbar Lutfi Wijaya menyampaikan bahwa sinergi dengan TNI, termasuk Kodaeral II Padang, merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran operasional perkeretaapian sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sebagai pengguna jasa kereta api. “Kolaborasi dan koordinasi dengan Kodaeral II Padang merupakan bagian penting dalam memperkuat hubungan kelembagaan dan mendukung kelancaran operasional KAI Divre II Sumbar. Kami berharap komunikasi dan sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan, sehingga bersama-sama dapat memberikan kontribusi positif bagi keamanan, kelancaran operasional, dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Lutfi. Senada dengan hal tersebut, Dankodaeral II Padang Laksda TNI Sarimpunan Tanjung menyambut baik audiensi yang dilakukan KAI Divre II Sumbar. Menurutnya, sinergitas dan komunikasi antarlembaga merupakan hal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas, khususnya dalam menjaga keamanan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat. “Kami menyambut baik audiensi ini sebagai momentum untuk memperkuat silaturahmi, komunikasi, dan koordinasi antara Kodaeral II Padang dengan KAI Divre II Sumbar. Kodaeral II siap mendukung dan memperkuat sinergi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, sehingga dapat bersama-sama memberikan kontribusi bagi keamanan, kelancaran operasional, serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sarimpunan. Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Sebagai bentuk apresiasi sekaligus simbol penguatan hubungan kelembagaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian cinderamata antara KAI Divre II Sumbar dan Kodaeral II Padang. Melalui audiensi ini, KAI Divre II Sumbar berharap sinergitas dan kolaborasi dengan Kodaeral II Padang semakin solid dan berkelanjutan. Koordinasi yang semakin baik diharapkan dapat mendukung terciptanya operasional kereta api yang aman dan lancar serta memperkuat kualitas pelayanan KAI kepada masyarakat. SalamReza ShahabHumas KAI Divre II Sumbar (***)

Kepala KAI Divre II Sumbar Perkuat Sinergitas dan Koordinasi dengan Kodaeral II Padang

Padang-kupaspost.com- Penguatan sinergi antarlembaga menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepa...

Baca selengkapnya »

Tim Penilai IMTI 2026 Apresiasi Layanan Inklusif dan Ramah Muslim di Stasiun Padang, Dukung Pariwisata Sumbar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlKYbe215Wpwvg997T2RoSI71AxPZSm_t8fAkdah_CLeoRKfV0POgYbCOTXCCJbRtGMn2BI1dBY66ASGQGMgTr3hD8-BXFpKmpcq60sEHUzBSQCVbG_PF16d0TVzmbTHX63RBuId0bFpVovd8gqKzmxk3gljZPgU2yqy0FVAS_18S8csH0y97OdrY0zjg/s1280/IMG-20260827-WA0128.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="854" data-original-width="1280" height="214" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlKYbe215Wpwvg997T2RoSI71AxPZSm_t8fAkdah_CLeoRKfV0POgYbCOTXCCJbRtGMn2BI1dBY66ASGQGMgTr3hD8-BXFpKmpcq60sEHUzBSQCVbG_PF16d0TVzmbTHX63RBuId0bFpVovd8gqKzmxk3gljZPgU2yqy0FVAS_18S8csH0y97OdrY0zjg/s320/IMG-20260827-WA0128.jpg" width="320" /></a></div> Padang-kupaspost.com- PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menerima kunjungan Tim Penilai Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2026 di Stasiun Padang, Kamis (27/8). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penilaian terhadap fasilitas dan layanan publik yang mendukung pengembangan ekosistem pariwisata ramah muslim di Sumatera Barat. Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) merupakan salah satu instrumen penilaian yang digagas oleh Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Bank Indonesia dan NHI Poltekpar Bandung. Penilaian IMTI dilakukan untuk melihat kesiapan serta komitmen daerah dalam mengembangkan destinasi dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Kunjungan Tim Penilai IMTI di Stasiun Padang diterima langsung oleh Kepala KAI Divre II Sumbar Lutfi Wijaya. Turut hadir Manager Operasi dan Angkutan Fasilitas Penumpang, Acep S. Manan, Kepala Humas KAI Divre II Sumbar Reza Shahab, Kepala Stasiun Padang Jefri Alkori, beserta jajaran. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dr. Lila Yanwar, MARS, beserta jajaran, Ketua BPJPH Sumatera Barat Dr. Ikrar Abdi, S.Ag., M.A., Deputy Direktur BEKS Bank Indonesia Dwi Putra Indrawan, serta Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Wahendra. Sementara itu, Tim Penilai IMTI dipimpin oleh Dr. Sumaryadi, MM bersama Christian Helmy Rumayar, Zafira Khairani, dan Ditra Bulan Ramadinia. Dalam kunjungan tersebut, Tim Penilai IMTI meninjau sejumlah fasilitas dan layanan yang tersedia di Stasiun Padang, termasuk fasilitas bagi penyandang disabilitas serta sarana pendukung kebutuhan wisatawan muslim. Tim penilai memberikan apresiasi terhadap kesiapan fasilitas pelayanan di Stasiun Padang, khususnya dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi seluruh pengguna jasa. “Pelayanan disabilitas di Stasiun Padang sangat ramah dan memudahkan pengguna. Selain itu, fasilitas untuk mendukung pariwisata ramah muslim juga telah disiapkan dengan baik, seperti ketersediaan musala hingga masjid, toilet terpisah, kelengkapan fasilitas disabilitas, digitalisasi dan fasilitas lainnya,” ujar Sumaryadi. Kepala KAI Divre II Sumbar Lutfi Wijaya menyampaikan bahwa KAI berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang inklusif, aman, nyaman, serta mampu mendukung kebutuhan masyarakat dan wisatawan yang menggunakan kereta api sebagai bagian dari perjalanan wisata di Sumatera Barat. “Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, tidak hanya dari sisi keselamatan dan kenyamanan perjalanan, tetapi juga melalui penyediaan fasilitas yang ramah bagi seluruh pelanggan, termasuk penyandang disabilitas maupun wisatawan muslim. Kunjungan Tim Penilai IMTI ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan di Stasiun Padang,” ujar Lutfi. Menurutnya, keberadaan transportasi publik yang mampu memberikan kemudahan bagi wisatawan merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem pariwisata yang berkualitas. Stasiun sebagai salah satu pintu masuk dan keluar wisatawan memiliki peran strategis dalam memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan. “KAI siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung Sumatera Barat sebagai salah satu destinasi wisata ramah muslim unggulan di Indonesia. Kami berharap layanan transportasi kereta api dapat semakin memberikan nilai tambah bagi perkembangan sektor pariwisata dan perekonomian daerah,” tambah Lutfi. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dr. Lila Yanwar, MARS, menyampaikan bahwa transportasi merupakan bagian penting dalam mendukung pengembangan pariwisata ramah muslim, khususnya dalam memberikan kemudahan akses, keamanan, kenyamanan, dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan. “Pariwisata ramah muslim tidak hanya tentang destinasi, tetapi juga bagaimana wisatawan mendapatkan kemudahan dan kenyamanan selama perjalanan. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, KAI, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk memperkuat ekosistem pariwisata Sumatera Barat yang berkualitas, inklusif, dan ramah bagi wisatawan muslim,” ujar Lila. Melalui kunjungan Tim Penilai IMTI 2026 tersebut, KAI Divre II Sumbar berharap dapat semakin memperkuat kontribusinya dalam mendukung pengembangan pariwisata Sumatera Barat, sekaligus memastikan Stasiun Padang menjadi ruang pelayanan publik yang inklusif dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dari berbagai latar belakang. SalamReza ShahabHumas KAI Divre II Sumbar (***)

Tim Penilai IMTI 2026 Apresiasi Layanan Inklusif dan Ramah Muslim di Stasiun Padang, Dukung Pariwisata Sumbar

Padang-kupaspost.com- PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menerima kunjungan Tim Penilai Indonesia Muslim T...

Baca selengkapnya »

Renovasi Mapolsek Kapur IX Rampung, Kapolres Limapuluh Kota Apresiasi Gotong Royong Warga

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWz4VKRsNZDO7EzNcPZ-aTjIxm8DPJ5y_9ldpnBpCIurh3tz3UHsC65PvNcgwalXX0bGg4IF98NmXcG1ZEL2_cBgltCUz1FIt0OLZS-cgoL8LTgleMu2Rvydkkt_Jd9cQRiA9AyzBedBtI0k8K3H7bfmHTIzHkGpxwpC0tIRCwkZVcLPTAa01UwTtvOXU/s1536/IMG-20260827-WA0127.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWz4VKRsNZDO7EzNcPZ-aTjIxm8DPJ5y_9ldpnBpCIurh3tz3UHsC65PvNcgwalXX0bGg4IF98NmXcG1ZEL2_cBgltCUz1FIt0OLZS-cgoL8LTgleMu2Rvydkkt_Jd9cQRiA9AyzBedBtI0k8K3H7bfmHTIzHkGpxwpC0tIRCwkZVcLPTAa01UwTtvOXU/s320/IMG-20260827-WA0127.jpg" width="320" /></a></div> Lima Puluh Kota-kupaspos.com- Renovasi Gedung Mapolsek Kapur IX, Polres Limapuluh Kota, resmi rampung. Kapolres Limapuluh Kota AKBP Saiful Wachid, S.H., S.I.K., M.H., meresmikan gedung tersebut pada Kamis (27/8/2026). Peresmian ini menjadi momentum bagi jajaran Polsek Kapur IX untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Renovasi gedung juga menjadi wujud sinergi dan gotong royong antara kepolisian, pemerintah setempat, tokoh masyarakat, serta masyarakat dan perantau asal Kapur IX. Sejak awal, proses renovasi mendapat dukungan dari Kapolres Limapuluh Kota. Saiful Wachid disebut terus mendorong dan mengawal proses pembangunan agar fasilitas Mapolsek dapat menunjang pelaksanaan tugas kepolisian sekaligus memberikan pelayanan yang lebih nyaman kepada masyarakat. Kapolsek Kapur IX AKP Rika Susanto mengatakan rampungnya renovasi tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Menurutnya, gotong royong menjadi salah satu kunci sehingga proses renovasi dapat diselesaikan. "Terima kasih atas dukungan seluruh pihak, mulai dari tokoh masyarakat hingga para perantau asal Kapur IX. Kantor yang layak dan nyaman adalah impian kita semua," ujar Rika. Dia berharap gedung yang telah direnovasi tersebut dapat semakin meningkatkan semangat personel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Yang jauh lebih berharga adalah semangat untuk melayani masyarakat dengan sepenuh jiwa. Semoga gedung ini menjadi pintu pelayanan yang hangat, tempat warga datang merasa tenang dan pulang membawa kepuasan," katanya. Kapolres Apresiasi Gotong Royong Warga Kapolres Limapuluh Kota AKBP Saiful Wachid mengapresiasi kekompakan personel Polsek Kapur IX bersama seluruh elemen masyarakat dalam mendukung renovasi gedung tersebut. Menurut Saiful, dukungan masyarakat merupakan bagian penting dalam memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat. "Taburlah benih-benih kebaikan di tengah masyarakat. Jaga selalu amanah ini dengan tulus dan profesionalitas," kata Saiful. Dia menekankan agar peningkatan fasilitas juga diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. "Apabila pelayanan kita lahir dari hati, maka citra Polri akan melekat di sanubari masyarakat. Institusi ini akan senantiasa dicintai, dipercaya, dan dijaga bersama masyarakat," ujarnya. Dalam kegiatan peresmian tersebut turut hadir Camat Kapur IX, sejumlah tokoh masyarakat, Irman Tedy, Samsul Bikar, Babinsa, niniak mamak, Bundo Kanduang, serta unsur masyarakat lainnya. Dengan selesainya renovasi tersebut, Polsek Kapur IX diharapkan dapat semakin optimal dalam menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan pelayanan kepada warga di wilayah hukumnya. (***)

Renovasi Mapolsek Kapur IX Rampung, Kapolres Limapuluh Kota Apresiasi Gotong Royong Warga

Lima Puluh Kota-kupaspos.com- Renovasi Gedung Mapolsek Kapur IX, Polres Limapuluh Kota, resmi rampung. Kapolres Limapuluh Kota AKBP Saiful ...

Baca selengkapnya »

Lapas Kelas IIA Batam Perkuat Integritas dan Kekompakan Jajaran Pengamanan melalui Briefing Pengamanan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDRHvZq1rec_nsaiIuWJJm3KiBCC3_cAk3SjMoEzfAHUTGQPzsx0tscDY4uWc9ocR-YFZahz420E56xD86zZLZAmVvb0ZOwejwLbKsPrQNG5186MarSAPk6OLyZIYxxa_rOYMUc-xaDYInku1E3IIGsITKPhsrvPYC2JK09mYPyzWPIpw67D1xqnAIiQ8/s4032/IMG-20260827-WA0090.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4032" data-original-width="3024" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDRHvZq1rec_nsaiIuWJJm3KiBCC3_cAk3SjMoEzfAHUTGQPzsx0tscDY4uWc9ocR-YFZahz420E56xD86zZLZAmVvb0ZOwejwLbKsPrQNG5186MarSAPk6OLyZIYxxa_rOYMUc-xaDYInku1E3IIGsITKPhsrvPYC2JK09mYPyzWPIpw67D1xqnAIiQ8/s320/IMG-20260827-WA0090.jpg" width="240" /></a></div> Batam-kupaspost.com- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Batam melaksanakan briefing pengamanan yang diikuti oleh seluruh jajaran pengamanan Lapas Batam. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan, integritas, serta soliditas petugas dalam menjalankan tugas pengamanan dan pembinaan warga binaan, Kamis (27/8/2026). Briefing diawali dengan pengarahan Kepala Lapas (Kalapas) Batam, Yosafat Rizanto, yang menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Kalapas mengingatkan seluruh jajaran agar senantiasa bekerja dengan hati, penuh tanggung jawab, serta membangun budaya kerja yang saling mendukung. “Tetap jaga integritas, bekerja dengan hati, dan jangan makan tulang kawan. Mari kita bangun kerja sama yang baik, saling membantu, dan saling menguatkan dalam melaksanakan tugas,” tegas Yosafat dalam arahannya. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas pengamanan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kekompakan dan kepedulian antarpetugas. Karena itu, setiap anggota jajaran pengamanan diharapkan mampu menjalankan tugas dengan disiplin, loyalitas, serta menjunjung tinggi nilai integritas. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka. KPLP) Batam, Ousza Jaensti, yang baru mengemban tugas tersebut, turut memberikan pengarahan untuk pertama kalinya sekaligus memperkenalkan diri kepada seluruh tim pengamanan. Dalam arahannya, Ousza menyampaikan komitmen untuk melanjutkan dan memperkuat arahan Kalapas Batam, khususnya dalam membangun koordinasi, komunikasi, dan kerja sama yang solid di antara jajaran pengamanan. Ia mengajak seluruh petugas untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban Lapas dengan penuh tanggung jawab serta menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam bekerja. Briefing pengamanan tersebut berlangsung dalam suasana yang penuh keakraban namun tetap serius dan profesional. Kegiatan ini diharapkan semakin mempererat hubungan kerja seluruh jajaran pengamanan sekaligus meningkatkan kesiapan dalam menghadapi berbagai dinamika tugas di lapangan. Dengan semangat integritas, kerja dengan hati, dan kekompakan, jajaran pengamanan Lapas Kelas IIA Batam berkomitmen untuk terus memberikan kinerja terbaik demi terwujudnya keamanan dan ketertiban yang optimal serta pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang profesional. (***)

Lapas Kelas IIA Batam Perkuat Integritas dan Kekompakan Jajaran Pengamanan melalui Briefing Pengamanan

Batam-kupaspost.com- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Batam melaksanakan briefing pengamanan yang diikuti oleh seluruh jajaran peng...

Baca selengkapnya »

Polda Kepri Ungkap Tiga Kasus TPPO, Lima Tersangka Diamankan dan Lima Calon PMI Berhasil Dicegah Berangkat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWUJkCqmcoL4ruYGSaIHgukRlU9H37OzbWwTy879vsbnmwmutGjP14CsRJhTtZP8YDxc55uunWk1SG3JNr_CU0HGQqGusBMbChSWfPf_MR0qujAw_zBZNtscBl_J4eHRxHrdSnQjoGoMdqMm2pDjKm-0C0t8fEvTk5QoRFgujKAl5t9OYtaHaKCPrNxpg/s2560/IMG-20260827-WA0114.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1706" data-original-width="2560" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWUJkCqmcoL4ruYGSaIHgukRlU9H37OzbWwTy879vsbnmwmutGjP14CsRJhTtZP8YDxc55uunWk1SG3JNr_CU0HGQqGusBMbChSWfPf_MR0qujAw_zBZNtscBl_J4eHRxHrdSnQjoGoMdqMm2pDjKm-0C0t8fEvTk5QoRFgujKAl5t9OYtaHaKCPrNxpg/s320/IMG-20260827-WA0114.jpg" width="320" /></a></div> Batam-kupaspost.com- Polda Kepulauan Riau melalui Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) mengungkap tiga perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik mengamankan lima tersangka yang diduga terlibat dalam perekrutan, pengurusan dokumen, hingga pemberangkatan calon PMI ke Malaysia. Dirreskrimum Polda Kepri Kombes. Pol. Ronni Bonic, S.H., S.I.K., M.H., Menjelaskan pengungkapan tiga perkara tersebut masing-masing berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/84/VII/2026, LP/B/90/VIII/2026, dan LP/B/95/VIII/2026. Perkara terungkap setelah BP3MI Kepulauan Riau mengamankan lima calon PMI nonprosedural di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre yang akan diberangkatkan ke Malaysia, yakni SU dan MH asal Trenggalek, Jawa Timur, AF asal Pasuruan, Jawa Timur, serta AH dan NA asal Cirebon, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan, *penyidik berhasil mengamankan lima tersangka, yakni PUR (42), FAT (38), ZAI (49), YAN (49), dan WAH (51).* Para tersangka diduga memiliki peran berbeda, mulai dari merekrut dan menampung calon PMI, mengurus dokumen perjalanan, membiayai perjalanan dari daerah asal menuju Batam, hingga mengatur pemberangkatan dan berkoordinasi dengan pihak di Malaysia terkait penempatan pekerjaan. Hasil penyidikan juga mengungkap pola pemberangkatan yang dilakukan secara terstruktur. Para calon PMI direkrut di daerah asal, kemudian diarahkan untuk mengurus dokumen perjalanan secara nonprosedural, dibiayai menuju Batam sebagai daerah transit, sebelum selanjutnya diberangkatkan ke Malaysia melalui jaringan yang telah dipersiapkan. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain paspor, boarding pass, telepon genggam, kartu ATM, buku rekening, tiket perjalanan, kendaraan roda empat dan dokumen kendaraan bermotor. Dari tiga perkara tersebut, Polda Kepri berhasil mencegah pemberangkatan lima calon PMI nonprosedural ke Malaysia. Saat ini penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri masih melanjutkan proses penyidikan melalui pemeriksaan terhadap para korban dan puluhan saksi, penyitaan barang bukti, serta pemeriksaan ahli dari KP2MI (Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) dan ahli pidana. Penyidik juga telah berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau untuk melengkapi berkas perkara dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Kabid Humas Polda Kepri menyampaikan, atas perbuatannya, *Para tersangka dipersangkakan dengan Pasal 10 juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Pasal 81 juncto Pasal 69 dan/atau Pasal 83 juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Para tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta (enam ratus juta rupiah) untuk tindak pidana TPPO, serta pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar (lima belas miliar rupiah) untuk tindak pidana penempatan PMI secara nonprosedural.* Terpisah, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran bekerja ke luar negeri melalui jalur tidak resmi, khususnya yang menjanjikan proses cepat dan biaya murah. Masyarakat diminta memastikan proses penempatan PMI dilakukan melalui jalur resmi dan pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Polda Kepri juga mengajak masyarakat yang mengetahui adanya dugaan perekrutan PMI ilegal atau TPPO untuk segera melaporkannya kepada kepolisian atau melalui Layanan Kepolisian 110 yang aktif selama 24 jam dan tidak dipungut biaya. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Kepri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mencegah TPPO dan pemberangkatan PMI nonprosedural di wilayah Kepulauan Riau. (***)

Polda Kepri Ungkap Tiga Kasus TPPO, Lima Tersangka Diamankan dan Lima Calon PMI Berhasil Dicegah Berangkat

Batam-kupaspost.com- Polda Kepulauan Riau melalui Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) mengungkap tiga perkara Tindak ...

Baca selengkapnya »

Rajawali Batam, Pengawasan DPRD Batam Dinilai Masih Lemah, Harus Diperkuat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjq6cZb5bNtnTWdU0-Ft_624KO_njvEO9Y6RjfD9iw3ZXwOliZnWzQEBw_SMdXgSpv2mZyocX9fBr7oRBZ8yQT7ENcsc9wLNPcCfOw7eII_ND8x1BSJ3ZwnKwvUmgQKK__yLnsrfbe-X_ItvgwvCuQkNEd53jSkIr42LVEah11cWc7hl1gsX_OAfbGBzU8/s504/IMG-20260828-WA0075.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="377" data-original-width="504" height="239" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjq6cZb5bNtnTWdU0-Ft_624KO_njvEO9Y6RjfD9iw3ZXwOliZnWzQEBw_SMdXgSpv2mZyocX9fBr7oRBZ8yQT7ENcsc9wLNPcCfOw7eII_ND8x1BSJ3ZwnKwvUmgQKK__yLnsrfbe-X_ItvgwvCuQkNEd53jSkIr42LVEah11cWc7hl1gsX_OAfbGBzU8/s320/IMG-20260828-WA0075.jpg" width="320" /></a></div> Batam-kupaspost.com- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) Kota Batam menyoroti data mengejutkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat Kota Batam sebagai daerah dengan laporan dugaan korupsi terbanyak se-Provinsi Kepulauan Riau. Sepanjang tahun 2023 hingga April 2026, tercatat 99 laporan dugaan korupsi berasal dari Batam.  Data KPK merinci: 35 laporan pada 2023, melonjak tajam menjadi 44 laporan pada 2024, turun menjadi 15 laporan di 2025, dan hingga April 2026 sudah tercatat 5 laporan. Angka ini disampaikan langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo, dalam audiensi dengan DPRD Batam pada Selasa (7/4/2026).  Aspek Hukum dan Dasar Hukum DPD Rajawali Batam menilai tingginya angka laporan dugaan korupsi di Batam merupakan alarm serius yang mengindikasikan adanya potensi penyimpangan penggunaan anggaran negara/daerah yang signifikan. Secara hukum, hal ini berkaitan erat dengan: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi, termasuk penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. 2. Pasal 12 huruf e UU Tipikor, yang mengancam pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menyalahgunakan kekuasaannya. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 (Maret 2026), yang menghapus frasa "secara langsung atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor tentang perintangan penyidikan (obstruction of justice), memberikan batasan yang lebih jelas dan terukur bagi penegak hukum dalam membuktikan unsur-unsur pidana. 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025 (Maret 2026), yang mempertegas penerapan UU Tipikor terhadap pelanggaran pidana dalam UU sektoral, sehingga tidak ada celah bagi pelaku korupsi untuk lolos dari jerat hukum.5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 603 dan 604 yang mengatur tindak pidana korupsi, di mana Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 (Mei 2026) telah menegaskan bahwa kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, dengan BPK sebagai lembaga audit keuangan negara yang berwenang.  Pernyataan Ketua DPD Rajawali Batam Ketua DPD Rajawali Kota Batam, Marlon Siburian, menyampaikan pernyataan kritis terkait fenomena ini: "Kami di DPD Rajawali Batam sangat prihatin dengan data KPK yang menempatkan Batam sebagai kota dengan laporan dugaan korupsi terbanyak se-Kepri. 99 laporan dalam tiga tahun bukanlah angka kecil. Ini menunjukkan bahwa ada yang 'salah' dalam sistem pengawasan di Batam, baik di lingkungan BP Batam, Pemerintah Kota Batam, maupun instansi lainnya." "Kami mempertanyakan langkah konkret KPK dan APH setempat dalam menindaklanjuti laporan-laporan tersebut. Jangan sampai laporan masyarakat hanya menjadi 'data statistik' yang berakhir di meja tanpa proses hukum yang transparan. KPK harus membuka data secara rinci: instansi mana saja yang paling banyak dilaporkan, siapa pelakunya, dan apa hasil penanganannya. Transparansi ini mutlak diperlukan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum." Tegasnya Selain itu, kami juga menyoroti fungsi pengawasan DPRD Batam yang dinilai masih lemah. "Sebagai lembaga yang mengawasi eksekutif, DPRD harus berani 'mencium gelagat penyimpangan' sejak dini. Jangan sampai APBD dan anggaran BP Batam digerogoti sementara fungsi pengawasan tumpul." Sambungnya "Kami mendukung penuh langkah Ombudsman RI Perwakilan Kepri yang menyayangkan sikap KPK yang tidak membuka secara rinci instansi yang dilaporkan. Praktik korupsi dan pungli yang terjadi di lingkungan sekolah di bawah Pemko Batam serta di bidang transmigrasi juga harus menjadi fokus serius seluruh APH." "Kami berharap masalah ini segera dibenahi. Mulai dari penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu, perbaikan sistem pengawasan, hingga transparansi pengelolaan anggaran. Batam sebagai kota berkembang tidak boleh terkontaminasi oleh praktik korupsi yang merugikan rakyat. Rajawali Batam siap menjadi mitra APH dan sekaligus menjadi mata telinga masyarakat dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas publik." Ujarnya. Seruan dan Harapan DPD Rajawali Batam menyerukan kepada seluruh pihak berwenang untuk: 1. KPK dan APH segera membuka data rinci laporan dugaan korupsi di Batam, termasuk instansi yang dilaporkan, jenis pelanggaran, dan hasil penanganannya.2. Menindaklanjuti seluruh 99 laporan dengan proses hukum yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan UU Tipikor terbaru dan putusan MK.3. Memperkuat fungsi pengawasan DPRD Batam terhadap eksekutif, agar tidak ada lagi penyimpangan anggaran yang luput dari pantauan.4. Mengusut tuntas praktik pungli di lingkungan sekolah dan bidang transmigrasi di Batam yang disoroti Ombudsman.5. Meningkatkan transparansi pengelolaan APBD dan anggaran BP Batam, sehingga setiap rupiah uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan. Angka 99 laporan bukan sekadar statistik, melainkan alarm bahwa kepercayaan rakyat sedang diuji. Seluruh pihak wajib bersatu: DPRD perketat pengawasan, APH proses transparan, dan instansi buka data secara transparan. Korupsi tidak boleh menjadi budaya di Batam. Kami berharap ini menjadi titik balik dari kota terbanyak laporan, menjadi kota paling bersih dan berkeadilan. RAJAWALI Batam siap mengawal setiap langkah mengawal setiap rupiah uang rakyat. Batam harus bersih dari korupsi, demi rakyat dan masa depan kota Batam  Penulis : TIM RAJAWALI

Rajawali Batam, Pengawasan DPRD Batam Dinilai Masih Lemah, Harus Diperkuat

Batam-kupaspost.com- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) Kota Batam menyoroti data meng...

Baca selengkapnya »

Kapolresta Barelang Pimpin Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqKLSXkqs2aPsH67JtDx8b9tRaamc1QeWQibhYi9QAiGjKWt_L8AQod95mbyeHpr6S8wRU85wfjO1FyLhWqgSSycgQipA1wP7dIFs69y7MhNO5AC29w9eERMWj7LZiKafuFFNK4KffFGslJsSnzgkYqubI87QBJoraQULNb6ZTmjw4liNhqIWFXmpNZGo/s2560/IMG-20260826-WA0069.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1706" data-original-width="2560" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqKLSXkqs2aPsH67JtDx8b9tRaamc1QeWQibhYi9QAiGjKWt_L8AQod95mbyeHpr6S8wRU85wfjO1FyLhWqgSSycgQipA1wP7dIFs69y7MhNO5AC29w9eERMWj7LZiKafuFFNK4KffFGslJsSnzgkYqubI87QBJoraQULNb6ZTmjw4liNhqIWFXmpNZGo/s320/IMG-20260826-WA0069.jpg" width="320" /></a></div> Batam-kupaspost.com- Kapolresta Barelang Kombes Pol. Anggoro Wicaksono, S.H., S.I.K., M.H. memimpin langsung konferensi pers pengungkapan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lobby Mapolresta Barelang sebagai bentuk transparansi penyidikan kepada masyarakat serta komitmen Polri dalam memberikan kepastian hukum terhadap setiap tindak pidana yang menyangkut keselamatan anak. Pada Rabu, (26/08/2026), pukul 14.20 WIB. Dalam konferensi pers tersebut, Kapolresta Barelang didampingi oleh Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo, S.I.K., M.M., Kasihumas Polresta Barelang, AKP Budi Santosa, S.H., Kanit Jatanras Satreskrim Polresta Barelang Iptu Maryo Sandro Putra Siahaan, S.I.Kom., serta Kanit Reskrim Polsek Bengkong, Iptu Apriadi, S.H.  Kapolresta Barelang menjelaskan bahwa perkara tersebut bermula dari laporan seorang ibu berinisial SA (20) setelah anaknya berinisial MA (1 tahun 2 bulan) dinyatakan meninggal dunia di Puskesmas Tanjung Buntung pada Sabtu, 22 Agustus 2026. Kejadian berlangsung di rumah pengasuh anak yang berlokasi di Bengkong Abadi Baru, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, saat korban dititipkan oleh ibunya yang sedang bekerja.  Berdasarkan hasil penyelidikan, awalnya tersangka berinisial TCH (29) menghubungi pelapor dan menyampaikan bahwa korban terjatuh ke kolam renang. Namun setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, serta autopsi forensik, penyidik menemukan fakta bahwa keterangan tersebut tidak benar. Hasil autopsi menunjukkan tidak terdapat tanda-tanda korban tenggelam, melainkan ditemukan luka pada leher dan cedera akibat kekerasan tumpul yang mengarah pada dugaan kuat korban meninggal dunia akibat tindakan pencekikan.  Dalam proses penyidikan, tersangka akhirnya mengakui perbuatannya. Modus yang dilakukan yakni saat menyuapi korban yang terus menangis dan menolak makan, tersangka emosi kemudian mencekik leher korban dari arah belakang menggunakan tangan kanannya hingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Penyidik juga mengungkap adanya dugaan kekerasan berulang terhadap korban, dibuktikan dengan ditemukannya bekas cubitan serta jaringan parut pada tubuh korban yang telah mengalami proses penyembuhan.  Dari hasil autopsi yang dilakukan oleh dokter forensik RS Bhayangkara, korban mengalami memar pada kepala, luka lecet pada leher dan dada, perdarahan pada otak dan batang otak, serta resapan darah pada jaringan leher. Kesimpulan medis menyatakan bahwa sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan gangguan pusat vital, disertai kekerasan tumpul pada leher yang polanya sesuai dengan kasus cekik. Temuan tersebut menjadi alat bukti ilmiah yang menguatkan konstruksi perkara dalam proses penyidikan.  Atas perbuatannya, tersangka TCH (29) dipersangkakan melanggar Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Pasal 466 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman hukuman terhadap tersangka berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).  Menutup konferensi pers, Kapolresta Barelang Kombes Pol. Anggoro Wicaksono, S.H., S.I.K., M.H. mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati ketika menitipkan anak, khususnya anak di bawah umur. Masyarakat diminta memastikan bahwa tempat penitipan anak benar-benar resmi, memiliki kredibilitas, serta dapat dipercaya demi menjamin keselamatan dan perlindungan anak selama orang tua menjalankan aktivitas kerja maupun kegiatan lainnya. Kapolresta juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan setiap tindak pidana atau situasi darurat melalui Layanan Kepolisian 110, yang bebas pulsa dan siap siaga melayani masyarakat selama 24 jam. (***)

Kapolresta Barelang Pimpin Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

Batam-kupaspost.com- Kapolresta Barelang Kombes Pol. Anggoro Wicaksono, S.H., S.I.K., M.H. memimpin langsung konferensi pers pengungkapan t...

Baca selengkapnya »

Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H, Polres Bintan Santuni Anak Yatim

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJCw9iAttbJBodRAGLPwrZbtM9TAT2xTz4MGHTFOjswqko8BfsaIxI2I9ed1BRT5WS4Now-dRAIL5_4pOIGZK8wpNVstLIuGbfM9n6qPuArUKvLPCTo3ob5uzAAQA1zVkidnoIKG2yf9xtsFoa0yfLi_SME57GKUo3B7tAhhrTEQrRQS9KFVirn-XxWm8/s3520/IMG-20260826-WA0048.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1986" data-original-width="3520" height="181" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJCw9iAttbJBodRAGLPwrZbtM9TAT2xTz4MGHTFOjswqko8BfsaIxI2I9ed1BRT5WS4Now-dRAIL5_4pOIGZK8wpNVstLIuGbfM9n6qPuArUKvLPCTo3ob5uzAAQA1zVkidnoIKG2yf9xtsFoa0yfLi_SME57GKUo3B7tAhhrTEQrRQS9KFVirn-XxWm8/s320/IMG-20260826-WA0048.jpg" width="320" /></a></div> Bintan-kupaspost.com- Polres Bintan menggelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H/2026 M di Masjid Darul Muttaqin Polres Bintan, Rabu (26/8/2026) pagi. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.30 hingga 09.35 WIB tersebut diikuti para Pejabat Utama, Kapolsek jajaran, Pama dan personel Polres Bintan, Pengurus Bhayangkari Cabang Bintan, serta Ustadz Taufik Saleh, S.Ag., selaku Da'i Kabupaten Bintan. Peringatan Maulid diawali dengan pembukaan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan saritilawah. Selanjutnya, Ustadz Taufik Saleh menyampaikan ceramah tentang pentingnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta meneladani akhlak dan sifat Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tausiyahnya, disampaikan pula pentingnya menerapkan sikap ikhlas, sabar dan ridho, serta mengutamakan mencari ridho Allah SWT dalam setiap perbuatan. Nilai-nilai tersebut juga diharapkan dapat diterapkan personel Polri dalam pelaksanaan tugas memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Sebagai wujud kepedulian sosial, Polres Bintan juga memberikan santunan kepada pengasuh dan 20 anak yatim dari Yayasan Ya Mukmin Desa Bintan Buyu, dengan jumlah penerima santunan sebanyak 22 orang. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H ini diharapkan dapat mempererat silaturahmi dan kebersamaan, meningkatkan keimanan personel Polres Bintan, serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, khususnya anak yatim. (***)

Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H, Polres Bintan Santuni Anak Yatim

Bintan-kupaspost.com- Polres Bintan menggelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H/2026 M di Masjid Darul Muttaqin Polres Bintan, Rab...

Baca selengkapnya »

‎‎Polda Kepri Pastikan Perkara Dugaan Kekerasan Terkait PG Djuwita Masih Dalam Proses Penyidikan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvyOu_pIrqHkPo8WkMJrFVco0TcyuPHUBVJ9lHC_3fHqNzr54whhUA-OOSMHiKqcUNf1YEifG5pGAwVBhPvGXhJlsfQHcu-4hiCHHoxjxw9CzwylkHzR70tJaFspXgJ9JHXKR0rhpzX5SU0ao5p9PP7oqsGPawCkQ_dmxYEKwvtwzvIVKLsORwnEz2WfA/s1280/IMG-20260504-WA0088.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvyOu_pIrqHkPo8WkMJrFVco0TcyuPHUBVJ9lHC_3fHqNzr54whhUA-OOSMHiKqcUNf1YEifG5pGAwVBhPvGXhJlsfQHcu-4hiCHHoxjxw9CzwylkHzR70tJaFspXgJ9JHXKR0rhpzX5SU0ao5p9PP7oqsGPawCkQ_dmxYEKwvtwzvIVKLsORwnEz2WfA/s320/IMG-20260504-WA0088.jpg" width="320" /></a></div> Batam-kupaspost.com- Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) memastikan perkara dugaan tindak kekerasan terkait PG Djuwita masih dalam tahap penyidikan. Hingga saat ini, penyidik masih melakukan serangkaian pemeriksaan dan pendalaman terhadap para pihak serta ahli yang berkaitan dengan perkara.‎‎Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (26/8/2026), mengatakan bahwa proses penyidikan masih berjalan dan penyidik terus melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut.‎‎“Dalam tahap penyidikan ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang berkaitan dengan perkara, di antaranya pihak pelapor, pihak terlapor, para saksi, serta pihak-pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan perkara,” ujar Kabid Humas Polda Kepri.‎‎Selain memeriksa para pihak, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah ahli terkait perkara, termasuk Ahli Psikologi Forensik. Keterangan dari para ahli tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman yang dilakukan penyidik dalam mengungkap fakta dan memperoleh gambaran secara profesional sesuai dengan kebutuhan penyidikan.‎‎Pemeriksaan terhadap para pihak dan ahli masih terus dilakukan untuk mendalami keterangan serta fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara. Penyidik akan melakukan analisis dan penilaian secara menyeluruh terhadap hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan.‎‎“Untuk perkembangan lebih lanjut, hasil penyidikan akan kami sampaikan kembali setelah seluruh rangkaian pemeriksaan terhadap para pihak dan ahli selesai dilakukan,” jelas Kabid Humas Polda Kepri.‎‎Polda Kepri mengimbau seluruh pihak untuk memberikan kesempatan kepada penyidik dalam menjalankan proses penyidikan secara profesional, objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat juga diimbau untuk tidak berspekulasi terhadap perkara yang masih dalam proses penyidikan. Untuk memperoleh bantuan kepolisian maupun menyampaikan pengaduan, masyarakat dapat memanfaatkan Layanan Kepolisian 110 yang aktif selama 24 jam dan gratis.‎‎(***)

‎‎Polda Kepri Pastikan Perkara Dugaan Kekerasan Terkait PG Djuwita Masih Dalam Proses Penyidikan

Batam-kupaspost.com- Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) memastikan perkara dugaan tindak kekerasan terkait PG Djuwita masih dal...

Baca selengkapnya »

Pelantikan JMSI Sumatera Barat di Aula Gubernur

Tingkatkan Profesionalisme Security, KAI Divre II Sumbar Perkuat Keamanan dan Pelayanan melalui Long March Tahun 2026

Karya Bakti TNI AD di Mentawai: Kolaborasi Akademisi UPI dan SeskoAD Perkuat Pembangunan Berbasis Riset

Kepala KAI Divre II Sumbar Perkuat Sinergitas dan Koordinasi dengan Kodaeral II Padang

Tim Penilai IMTI 2026 Apresiasi Layanan Inklusif dan Ramah Muslim di Stasiun Padang, Dukung Pariwisata Sumbar

Renovasi Mapolsek Kapur IX Rampung, Kapolres Limapuluh Kota Apresiasi Gotong Royong Warga

Lapas Kelas IIA Batam Perkuat Integritas dan Kekompakan Jajaran Pengamanan melalui Briefing Pengamanan

Polda Kepri Ungkap Tiga Kasus TPPO, Lima Tersangka Diamankan dan Lima Calon PMI Berhasil Dicegah Berangkat

Rajawali Batam, Pengawasan DPRD Batam Dinilai Masih Lemah, Harus Diperkuat

Kapolresta Barelang Pimpin Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H, Polres Bintan Santuni Anak Yatim

‎‎Polda Kepri Pastikan Perkara Dugaan Kekerasan Terkait PG Djuwita Masih Dalam Proses Penyidikan

Nasional

Kota Padang

Provinsi Aceh

Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Solok Selatan

Kabupaten Solok

Kota Bukittinggi

Provinsi Sumatera Barat

Kota Payakumbuh

Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Mentawai

Kabupaten Pasaman

Polri

Kabupaten Kampar

Next

This is the most recent post.

Previous

Postingan Lama

Nasional

Kota Padang

Provinsi Aceh

Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Solok Selatan

Kabupaten Solok

Kota Bukittinggi

Provinsi Sumatera Barat

Kota Payakumbuh

Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Mentawai

Kabupaten Pasaman

Polri

Kabupaten Kampar