Payakumbuh - Kupas-news.com - Panitia Khusus (Pansus) Percepatan penanganan Covid-19 Kota Payakumbuh yang berfokus kepada dampak sosial dan ekonomi (Pansus II DPRD Kota Payakumbuh) memanggil Sekretaris Daerah Rida Ananda untuk membicarakan evaluasi terhadap progres bantuan bagi warga terdampak Covid-19 melalui APBD Kota Payakumbuh di Aula Sidang DPRD, Jumat (22/5).
Sebagai Ketua Pansus II, YB Dt. Parmato Alam menyebut Pansus II mendorong agar realisasi distribusi bantuan kepada sekitar 12.000 KK itu dilaksanakan sebelum lebaran, namun ternyata tidak. Pansus II menilai target kinerja tidak tercapai sehingga mereka sedikit kecewa, sedangkan mereka merupakan representasi masyarakat Payakumbuh.
"Namun kami yakin pemko juga sama pandangannya dengan kita, tapi karena ada sistem yang harus dipenuhi, ini tertunda sebelum lebaran," kata Dt. Parmato Alam.
Dijelaskan Politikus Golkar itu, kriteria dalam pendataan yang mengacu kepada kementerian sosial belum selesai, karena ada data kemensos dan provinsi yang ganda, sehingga perlu diselesaikan pemko terlebih dahulu. Artinya bantuan dari provinsi belum kelar sepenuhnya di Payakumbuh.
"Kita meminta Sekda agar memberlakukan sistem paralel bantuan provinsi dan kota sehingga bisa singkron dari pusat, provinsi, dan kota, sehingga tidak ada penerima ganda nantinya," katanya menambahkan.
Dijelaskan lagi oleh anak nagari Aua Kuniang itu, wabah Corona kini baru datang, tentu hal ini menjadi proses belajar untuk mencari sistem yang lebih pas dalam segala bentuk konsekuensi atas wabah ini.
"PSBB perlu dievaluasi secara komprehensif, karena konsekuensinya warga dirumahkan, Pemerintah harus siap memenuhi kebutuhan dasar mereka, karena bila tidak, akan sulit mendorong mereka di rumah," ungkapnya.
Pansus II juga menyampaikan rasa terimakasih kepada posko mandiri di kelurahan yang sangat membantu tim gugus depan, sehingga ada rentang kendali untuk mempersempit ruang, dan bisa mendeteksi orang-orang luar yang masuk ke kelurahan.
"Harapan kami, kalau Covid-19 terus berlanjut, kiranya diadakan pengukur suhu tubuh di psoko mandiri minimal 1, kita sudah minta ke dinas kesehatan, karena disana sudah disediakan 15 miliar anggarannya," tutup Dt. Parmato Alam.
Sementara itu, Anggota Pansus II Ahmad Ridha dari Fraksi Nasdem mengedepankan persoalan keberpihakan, akibat Covid-19 bahkan ada masyarakat yang susah bayar zakat fitrah.
"Kalau DPRD tidak memberikan sugesti percepatan kepada Sekda, DPRD merasa kurang keberpihakan kepada masyarakat. Rapat ini saja fihadiri 6 perwakilan fraksi dari 7 yang ada kebetulan dari fraksi PKS tidak hadir," katanya.
Lebih lanjut, Ahmad Ridha menyebut berbicara tentang percepatan penyaluran bantuan, tentu mekanisme dan aturan harus dipenuhi, jangan nanti membuat repot kemudian hari. Waktunya harus secepat mungkin, ini sudah mendesak.
"Kami merasa gagal merealisasikan keinginan masyarakat, harusnya sebelum lebaran tersalurkan. Akhrinya kami sepakat selambat-lambatnya batas akhir adalah awal Juni atau akhir Mei. Pansus II langsung melebur dalam gugus tugas mengawasi bantuan terdampak Covid-19 melalui APBD ini, jangan sampai ada yang menjadi oknum mencari keuntungan pribadi dalam prosesnya," ujar Ridha yang akrab disapa Rio itu tegas.
Dari sisi Pemko, Sekda Rida Ananda mengatakan pelaksanaan bantuan sosial dan ekonomi dari APBD Provinsi saat ini kondisinya beberapa data masih dobel atau ganda. Pemko diberi waktu oleh provinsi memverifikasi kembali hingga 27 Mei. Sehingga Pemko menyelesakan dua tugas saat ini, beberapa data untuk APDB provinsi dan data untuk bantuan APBD Kota.
"Kita harus berhati-hati saat memverifikasi dan memvalidasi di tingkat OPD dan kelurahan, kita tentu melakukan percepatan supaya bantuan ini bisa terealisasi. Mana warga yang layak menerima, sehingga yang tercecer bisa diketahui, dan diusulkan melalui kelurahan dan OPD masing-masing," kata Sekda.
Wakil Ketua Pansus II Edward DF mengatakan menyelesaikan data warga yang akan dibantu ini memerlukan waktu, kerumitan pasti membutuhkan tenaga yang ekstra, bahkan ada tim pendata sampai tengah malam bekerja.
"Namun Pansus II tentu merasa kecewa karena apa yang diharapkan masyarakat belum tercapai, akhrinya kita masih menunggu sampai selesai," katanya.
Koordinator Pansus II Armen Faindal dari Fraksi Demokrat mengucapkan terima kasih terhadap pemerintah daerah yang telah kooperatif datang ke DPRD untuk mendiskusikan melakukan pembicaraan mencari pemecahan masalah atau problem solving.
"Namun dalam hal ini tentu tidak semua yang dapat kita penuhi, kita berharap agar bantuan ini dicairkan sebelum lebaran, oleh sebab itu kami atas nama DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat kota Payakumbuh karena keterlambatan ini, kami atas nama Pansus II telah bekerja maksimal," ujarnya.
Sekretaris Pansus II Yernita mengatakan Sebagai Srikandi Bundo Kanduang yang satu-satunya ada di Pansus II merasa kecewa, ada 7 buah fraksi yang ada di Kota Payakumbuh, 1 tidak hadir dan sudah 9 kali mengadakan rapat yang tujuannya adalah untuk nagaimana bisa merelaksasikan bantuan kepada masyarakat yang disuruh menjaga kesehatan, yang disuruh menjaga imun dan makan vitamin, sementara mereka di PSBBkan dan tidak adanya bantuan.
"Ini yang sudah kedua kalinya PSBB, sampai saat ini saya ingin dengar dari Pemko Payakumbuh melalui sekda, menyangkut masalah data. Kalau menurut saya Kota Payakumbuh tidak terlalu lebar, cuma 5 Kecamatan. Tapi dalam hal ini kita tidak pula bisa merealisasikan bantuan secepatnya karena ada aturan-aturan yang harus diikuti. Dalam hal ini kami selaku gender wanita merasakan sekali bagaimana keadaan masyarakat apalagi yang banyak sekarang ibu-ibu menjadi penyandang daripada ekonomi keluarga, mereka wajib kita bantu, itu permintaan saya," pungkasnya. (*)
