Lubuksikaping, Kupasnews.com– Ruang persaingan pilkada serentak 2020 di Pasaman semakin memanas. Setelah sebelumnya muncul bakal calon petahana, politisi, tokoh perempuan hingga tokoh muda kali ini tampil sosok birokrat ulung yang sudah malang melintang di dunia birokrasi.
Drs. H. A. Halim Nasution, S.H M.Si pria kelahiran Kota Nopan, terakhir menjabat sebagai Kepala Bidang Kabwil Badan Pertanahan Negara Kalimantan Barat 2014-2017 dan bersiap melanjutkan karir untuk mengabdi di Kabupaten Pasaman. Ia sudah menyatakan diri siap untuk bertarung menjadi orang nomor satu di Ranah Pahlawan Kabupaten Pasaman.
Semasa karirnya sebagai abdi negara, Halim merupakan salah satu ASN yang sukses meniti karir, berbagai jabatan strategis pernah diamanahkan kepadanya. Namun, jabatan itu tidak membuatnya lupa diri, amanah itu justru semakin meneguhkan dirinya sebagai birokrat yang handal, humbel, professional serta bersih dari praktek KKN. Halim berhasil mengakhirnya pengabdiannya sebagai Abdi negara dengan catatan yang sangat baik.
Disampaikan Halim begitu ia di sapa, niat maju ke pilkada semata untuk berkontribusi lebih dalam membangun kampung halaman tercinta. Saya siap mengerahkan seluruh kemampuan, pengalaman, dan sumber daya yang dimiliki untuk turut serta membangun tanah kelahiran.
“ Saya sangat memahami kondisi daerah ini, masih banyak permasalahan yang perlu menghadirkan kepemimpinan yang kuat agar seluruh sumber daya yang ada bisa dimaksimalkan, korelasi SDA dengan SDM mesti disingkronkan," beber Halim yang juga Ketua Majelis wakaf PP Muhammadiyah
Lanjut eks Kepala BPN RI JabSintang Kalbar ini lagi, sebagai mantan birokrat, secara internal terutama manajemen ASN saya sangat memahami, ASN dalam teorinya merupakan bagian dari arus utama pembangunan sehingga ketika salah dalam manajemen ASN pembangunan juga akan terhambat” kata Halim jebolan Magister Adm. Publik UGM ini mengawali pembicaraan dengan www.kupasnews.com, Jumat, (3/7/2020).
Konsepsi pembangunan daerah lanjutnya, harus dilakukan secara terintegrasi yaitu memadukan pembangunan dengan perkembangan teknologi informasi agar kinerja aparatur daerah bisa maksimal sehingga mampu bersaing dengan daerah-daerah lain.
“ Saya melihat sektor pelayanan publik, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan selalu menjadi masalah utama. Titik ini sebenarnya adalah masalah klasik yang harus ditawar dengan solusi lebih progresif dengan cara memanfaatkan teknologi informasi yang tepat guna dan melibatkan masyarakat sebagai bentuk peningkatan kolaborasi dalam pembangunan,” pungkas Kepala BPN RI Ketapang 2011-2014 dengan antusias.
Namun lebih jauh dari itu, Halim menawarkan konsep pembangunan berkelanjutan yang selama ini absen dilakukan pemimpin daerah. Menurutnya, mindset pembangunan yang selama ini didengungkan hanya terbatas pada momen dan bersifat insidentil sehingga pembangunan tidak mampu menjangkau pembangunan di masa depan, imbuhnya.
“ Pembangunan harus sistymnable agar keuangan daerah kita efektif, dengan konsep berkelanjutan efesiensi dan efektifitas anggaran akan mampu terwujud. Contoh sederahanya begini, kapan suatu daerah itu tuntas dalam membangun infrastruktur, harus terukur sehingga setiap tahun kita tidak hanya berkutat dengan soal itu-itu saja sehinga setiap tahun kita disibukkan dengan satu soal sedangkan masalah lain abai, disini yang saya maksud tidak ada efesiensi. Solusinya pembangunan kedepan harus berorientasi kualitas bukan bersifat momentum politik,” kata Halim menegaskan.
Untuk itulah tambah Halim, niatnya maju ke Pilkada Pasaman akan menawarkan visi dan konsepsi membangun bukan hanya bermodalkan ketenaran apalagi uang. Prosesi pilkada lanjutnya, harus menjadi bagian penting dari upaya membangun peradaban.
“ Masyarakat juga perlu diedukasi agar demokrasi kita berjalan dengan sehat, tak mungkin pembangunan akan terwujud dengan baik ketika situasi psikologis rakyat tidak dalam kondisi baik. Pilkada bukan hanya praktis politik tapi harus ada nilai yang ditinggalkan,” pesan Halim
Halim rencananya akan maju via partai politik, saat ini Halim sudah melakukan lobby-lobby pada sejumlah partai di Dewan Pimpinan Pusat. (fjr)
