Dalam pertemuan yang dihadiri Sekcam Bukik Barisan Ali Sabri, Wali Nagari Maek Afri Yulianto, Ketua Bamus Darwis, perangkat nagari, tokoh masyarakat, dan sejumlah niniak mamak itu, Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Bisron Hadi mengatakan anggota Komisi I DPRD Sumbar itu sengaja diundang dalam rangka menindaklanjuti perjuangan masyarakat Maek.
“Komunikasi kami dengan Pemkab, tinggal bagaimana mengharmonisasi proses pemekaran ini dengan Kanwil Kemenkumham Sumbar. Untuk ranperda sudah diletakkan pada posisi prioritas nomor satu untuk dibahas. Setelah harmonisasi ini selesai baru kembali ke kabupaten untuk disahkan perdanya. Untuk itu kami minta proses harmonisasi ini dibantu pak Ridwan agar nagari persiapan Koto Tinggi Maek bisa segera menjadi nagari defenitif,” tuturnya.
Wali Nagari Afri Yulianto menyampaikan proses pemekaran nagari Koto Tinggi Maek telah memenuhi persyaratan baik dari segi jumlah penduduk, luas wilayah, maupun sarana prasarana. “Terakhir peta wilayah nagari juga telah diselesaikan. Untuk selanjutnya kami minta arahan dan dukungan bapak Ridwan,” ucapnya.
Anggota DPRD Sumbar, Muhammad Ridwan menyampaikan siap membantu dan mengawal proses pemekaran nagari ini. “Sebelum ke sini, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas DPMD, beliau sudah garansi. Secepatnya kita berkoordinasi dengannya di Padang. Insya Allah kami siap hadir dan kawal proses ini,” ucapnya.
Sementara itu Ketua DPD PKS Lima Puluh Kota David Fery Andrio yang turut mendampingi Ridwan, mengapresiasi kunjungan Ridwan ke Maek meskipun Kabupaten Lima Puluh Kota ini bukan bagian dari dapilnya. “Berhubung komisi beliau di DPRD Sumbar sangat terkait dengan soal pemekaran nagari ini, alhamdulilah beliau bersedia datang ke sini,” ucapnya. (JPP)
