Jakarta - Kupaspost.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan pernyataan terhadap kondisi yang terjadi di tubuh partai berlambang Mercy itu dalam konferensi pers, Senin (29/3) di Jakarta.
Terkait Manuver Politik KSP Moeldoko
AHY merespons manuver politik yang dilakukan oleh kubu Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Dirinya menyebutkan hal pertama, ada upaya dari kubu KSP Moeldoko untuk mendegradasi Partai Demokrat dengan mengangkat isu Hambalang, setelah kubu KSP Moeldoko tidak mampu menunjukkan legalitas penyelenggaraan KLB, yang nyata-nyata adalah perbuatan melawan hukum.
Kedua, ada upaya KSP Moeldoko untuk mendiskreditkan Partai Demokrat dengan isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024.
"Kami semua bertanya, Pertentangan ideologi seperti apa yang KSP Moeldoko maksudkan? KSP Moeldoko harus menjawab pertanyaan
mendasar ini, agar tidak menyulut kemarahan kader dan simpatisan Partai Demokrat yang semakin besar," kata AHY.
"Kami berkesimpulan, upaya-upaya KSP Moeldoko dan kubunya untuk membangun citra buruk Partai Demokrat, dengan berbagai cara ini, bertujuan agar KSP Moeldoko mendapatkan pembenaran untuk tampil sebagai penyelamat. Ini adalah lagu lama, yang mudah sebenarnya, dan makin menunjukkan bahwa KSP Moeldoko dan gerombolannya, tidak punya alasan yang fundamental, dan telah keluar dari akal sehat," tambah AHY mantap.
GPK-PD Yang Mendiskreditkan Partai dan Kader
AHY juga merespons apa yang disampaikan oleh para pelaku GPK-PD yang terus mendiskreditkan Partai Demokrat dan kader-kadernya.
Pertama, pernyataan yang mendiskreditkan Partai Demokrat tersebut dinilainya tidak memiliki kebenaran dan tidak akurat, juga tidak ada kaitannya dengan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.
"Justru yang menjadi perhatian masyarakat luas saat ini adalah gerakan KLB yang melawan hukum itu sendiri, yang justru tidak bisa dijelaskan, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para pelaku
GPK-PD," kata AHY.
Menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan Partai Demokrat di masa lalu, termasuk kasus-kasus hukum yang mengait kepada sejumlah kader Partai Demokrat waktu itu, AHY menyampaikan telah dilakukan penegakan hukum secara kredibel, dan sebagai konsekuensinya, ada sejumlah oknum mantan kader yang telah mendapatkan sanksi hukum.
"Meskipun kepala pemerintahan saat itu berasal dari Partai Demokrat, dan Partai Demokrat juga berada dalam pemerintahan, proses penegakan hukum tersebut dihormati dan tidak ada intervensi yang dilakukan," ungkapnya.
Dengan demikian, katanya, permasalahan penegakan hukum yang sudah selesai itu, sangat tidak relevan kalau diangkat-angkat lagi, apalagi secara politik. Justru pada 7 tahun terakhir ini, Partai Demokrat terus melakukan konsolidasi dan pembenahan internal partai, termasuk tindakan pencegahan atas penyimpangan atau pelanggaran hukum.
"Tindakan konsolidasi dan pembenahan ini, yang kami jalankan secara serius, telah menunjukkan hasil yang nyata," tegasnya.
Terkait tudingan KSP Moeldoko bahwa ada tarikan ideologis di tubuh Partai Demokrat, AHY menegaskan kalau ideologi Partai
Demokrat adalah Pancasila. Partai Demokrat juga menjunjung tinggi kebhinnekaan atau pluralisme. Ini sudah final. Harga mati, dan
tidak bisa ditawar-tawar lagi.
"Sekali lagi, KSP Moeldoko harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘tarikan ideologis’ di Partai Demokrat. Jika yang KSP Moeldoko maksudkan adalah masalah radikalisme; justru Partai Demokrat, dengan asas Nasionalis-Religius, menolak ideologi radikal tumbuh-berkembang di Indonesia. Tidak ada ruang bagi ideologi radikal (baik kiri, maupun kanan) di tubuh Partai Demokrat," tegasnya.
AHY juga menyampaikan Partai Demokrat juga konsisten, lantang menolak eksploitasi politik identitas, termasuk upaya-upaya membenturkan antara Pancasila dengan agama tertentu; yang itu semua hanya akan memecah belah bangsa.
"Gubernur Aceh dan Gubernur Papua, yang merupakan kader utama Partai Demokrat, menjadi contoh konkret, bagaimana implementasi Pancasila dan kebhinekaan dalam organisasi Partai Demokrat. Pada
saatnya, kader-kader utama Partai Demokrat dari beragam identitas bisa menjelaskan kepada publik, bahwa isu pertentangan ideologi dalam tubuh Partai Demokrat adalah fitnah, hoax, dan tuduhan yang keji," kata AHY.
AHY juga menuntut KSP Moeldoko untuk bertanggung jawab atas pernyataannya kemarin. Karena pernyataan KSP Moeldoko ini menyakiti perasaan para penggagas, pendiri, serta seluruh kader dan konstituen Partai Demokrat dimanapun berada.
"Tentu saja, kami tidak bisa menerima
segala bentuk upaya pembusukan terhadap integritas, prinsip, dan nilai-nilai yang Partai Demokrat perjuangkan selama ini. Kami juga patut bertanya, apa sebenarnya ideologi yang dianut oleh KSP Moeldoko? Saya ulangi, Kami juga patut bertanya, apa sebenarnya
ideologi yang dianut oleh KSP Moeldoko Apakah ideologi yang sifatnya memecah belah, melalui fitnah keji, yang tidak bertanggung jawab?," ujar AHY.
AHY menilai setelah lebih dari tiga minggu tidak bersuara, KSP Moeldoko akan mengeluarkan argumen yang bernas, ternyata cuma pernyataan bohong lagi, dan bohong lagi. Bahkan seolah menghasut dengan pernyataannya soal pertentangan ideologi.
"Kebohongan kubu KSP Moeldoko sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Bahkan sejak awal, seluruh kader Demokrat yakin bahwa KSP
Moeldoko tidak mempedulikan etika dan nilai-nilai moral yang kita pedomani sebagai bangsa yang beradab, apalagi nilai-nilai etika keperwiraan dan keprajuritan," kata AHY.
"Namun, kini para kader Demokrat dan juga masyarakat luas, juga mempertanyakan (mohon maaf) kapasitas KSP Moeldoko. Bagaimana mungkin pejabat tinggi negara mengambil keputusan secara serampangan, gegabah, emosional dan jauh dari akal sehat," kata AHY.
Dijelaskan AHY kalau Konstitusi Partai Demokrat, yaitu AD/ART tahun 2020 yang telah disahkan oleh Pemerintah, menyatakan bahwa untuk sahnya penyelenggaraan KLB, harus atas permintaan paling tidak 2/3 dari 34 Ketua DPD dan 1/2 dari 514 Ketua DPC sebagai pemegang hak suara yang sah.
Sementara faktanya, dijelaskan AHY kalau persyaratan tersebut sama sekali tidak dipenuhi.
"Lalu, bagaimana mungkin KSP Moeldoko merasa bahwa KLB Deli Serdang itu sah dan legitimate sehingga menerima dan mengklaim dirinya didaulat sebagai Ketua Umum? Padahal kumpulan orang-orang yang hadir di Deli Serdang tidak lebih dari gerombolan yang sedang melakukan perbuatan melawan hukum," tanyanya.
"Ini artinya, KSP Moeldoko bohong lagi. Jangan sampai karena merasa terpojok oleh perbuatannya sendiri, dan juga terperangkap atas kebohongan awal (bahwa dia tidak terlibat dalam gerakan pendongkelan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah), kemudian ke depan, KSP Moeldoko dengan pengikut-pengikutnya memproduksi lagi kebohongan-kebohongan baru. Menjadi “mesin” yang memproduksi fitnah, hoax dan adu domba," tandasnya.
Di sisi lain, AHY juga menegaskan jika KSP Moeldoko menyangkal kebohongan-kebohongannya itu, maka ia harus mengakui bahwa ia telah tertipu oleh para makelar politik. Pertanyaan kemudian dilemparkan AHY, beranikah KSP Moeldoko mengakui hal ini? Mengakui pernah atau tertipu dengan makelar politik ini.
"Sebagaimana yang saya sampaikan pada konferensi pers lalu, pintu maaf selalu ada untuk KSP Moeldoko, meskipun para kader dan
simpatisan Partai Demokrat sangat marah dan kecewa dengan ulah KSP Moeldoko yang telah membegal Demokrat dan merusak demokrasi," kata AHY.
AHY memandang KSP Moeldoko dan kubunya sama sekali tidak menunjukkan penyesalannya, justru terus sibuk melontarkan kebohongan demi kebohongan baru, untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang sesungguhnya, yaitu pembegalan dan perampokan terhadap kedaulatan Partai Demokrat, dan perusakan terhadap demokrasi di negeri ini.
"Selama motif dan sikap ini terus mereka pertahankan, maka selama itu pula kami akan bersatu padu melawannya," kata AHY.
Anak kandung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu juga menegaskan kalau Partai Demokrat ingin bisa kembali fokus pada soal-soal kebangsaan lainnya, terutama yang menyangkut masalah kesehatan dan ekonomi rakyat. Tapi, menyelamatkan demokrasi dan mendapatkan keadilan yang sejati menurutnya adalah sesuatu yang juga sangat serius, dan fundamental.
"Oleh karena itu, kepada seluruh rakyat Indonesia, izinkan kami menyelesaikan prahara ini sampai dengan tuntas. Itu semua membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan proses yang tidak sederhana. Namun, tidak ada maksud kami untuk memperpanjang atau memperkeruh situasi yang ada. Karena faktanya, kubu KSP Moeldoko masih terus melakukan manuver politik, menghasut, mengadu domba, melempar fitnah, dan mendiskreditkan Partai Demokrat," ulasnya.
"Kami tidak takut, dan berjanji untuk terus melawan kebohongan dan kezaliman semacam ini. Justru, kami akan semakin solid, semakin kuat, dan tentu semakin siap; BERSAMA RAKYAT, SELAMATKAN DEMOKRASI DI INDONESIA," pungkas AHY.
AHY Bakar Semangat Kesolidan Kader Partai Demokrat
AHY melaporkan perkembangan situasi di tubuh Partai Demokrat kepada seluruh kader, simpatisan, dan juga masyarakat Indonesia, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Partai Demokrat kepada publik, karena pada dasarnya, Partai Demokrat adalah partai yang terbuka. Tidak ada yang disembunyikan.
"Apalagi berdalih ngopi-ngopi, tapi lantas merampas, merampok dan membegal partai yang sah diakui oleh pemerintah," ujarnya.
Partai Demokrat solid dibawah kepemimpinan AHY. Pasca laporan kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 8 Maret 2021 yang lalu, segenap jajaran pimpinan dan pengurus DPP, DPD, DPC, DPAC, sampai hingga tingkat Ranting; serta seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat; semakin kompak, semakin berani, dan semakin siap mempertahankan kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat di seluruh tanah air.
"Artinya, seluruh kader juga semakin kompak, semakin berani, dan semakin siap melawan siapapun yang mengancam, dan ingin merebut apa yang kami miliki. Karena bagi kami, perjuangan ini suci; demi menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menyelamatkan demokrasi di negeri ini," ujarnya.
"Begitu juga seluruh anggota legislatif dari Fraksi Partai Demokrat, baik di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota. Tentu saja, kecuali saudara Jhoni Allen Marbun, salah satu dalang utama GPK-PD, yang telah diberhentikan dari partai dengan tidak hormat, dan tengah diproses Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPR RI," tambahnya.
AHY sudah bertemu Menkopolhukam, jajaran Kemenkumham, Komisioner KPU dan yang lainnya. Komunikasi ini penting untuk mencegah terjadinya salah persepsi antara jajaran pemerintah dengan Partai Demokrat, seperti yang kerap diangkat dalam pemberitaan di media massa, maupun percakapan publik di media sosial.
"Alhamdulillah, proses komunikasi juga berjalan dengan baik, tanpa saling intervensi dalam bentuk apapun, dengan sikap saling menghormati. Sikap ini penting sebagai manifestasi dari tegaknya supremasi hukum dan nilai-nilai demokrasi. Saat ini, Partai Demokrat tengah menunggu sikap dan putusan pihak pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham, untuk merespons apa yang dinamakan Kongres Luar Biasa (KLB), yang ilegal dan inkonstitusional itu. Partai Demokrat menaruh harapan, dan memegang janji pemerintah serta jajaran penegak hukum, untuk menegakkan hukum sebenar-benarnya dan seadil-adilnya," kata AHY.
*AHY Sampaikan Terimakasih Kepada Dukungan Seluruh Elemen Kepada Partai Demokrat*
Akhir-akhir ini, empati dan dukungan terus mengalir kepada Partai Demokrat, dari para tokoh (baik di tingkat pusat maupun daerah),
serta masyarakat luas, termasuk para politisi senior, purnawirawan TNI-Polri, akademisi, pemuka agama, pengamat politik, aktivis demokrasi, budayawan, serta berbagai kalangan Ormas dan civil society lainnya, juga para mahasiswa serta anak-anak muda dari berbagai komunitas (baik yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup, langsung maupun tidak langsung).
Untuk segala perhatian, doa, dan dukungan kepada Partai Demokrat itu, AHY mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya.
"Secara khusus, Partai Demokrat juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada sejumlah elemen dari berbagai partai politik yang telah mengeluarkan pernyataan yang positif terhadap situasi yang tengah dihadapi Partai Demokrat, dan nasib demokrasi bangsa ini ke depan," tandasnya.
Meskipun sebagian pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat yang sah (atau yang seringkali disingkat GPK-PD) berasal dari sejumlah partai politik (artinya, bukan hanya kader Partai Demokrat saja), tetapi AHY sangat percaya bahwa keterlibatan elemen-elemen itu tidak mewakili partai politik manapun, melainkan mewakili dirinya sendiri. (Rel/JPP)
