Sri Joko : Untuk memastikan instansi berjalan lancar dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Payakumbuh - Kupaspost.com - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh turun lapangan ke Posko Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Payakumbuh yang terletak di Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Selasa (9/3).
Rombongan dipimpin Ketua Komisi A DPRD Kota Payakumbuh Sri Joko Purwanto bersama Wakil Ketua Komisi A Aprizal, Sekretaris Komisi A Zainir, serta turut anggota lainnya yaitu Nasrul, H. Alhudri, Wirman Putra, dan Yanuar Gazali.
Kedatangan para wakil rakyat disambut Kasatpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh Devitra didampingi Plh Sekretaris Indriyani, Kabid Damkar Budi Kurniawan, Kasi Sapras Doni Bachtiar, dan Plh. Kasi Ops Indra Jaya.
Sri Joko mengatakan Komisi A datang untuk meninjau sarana dan prasarana Damkar seperti mobil, peralatan penyelamatan, serta kondisi posko. Hal ini, menurut Politikus Demokrat itu, untuk memastikan instansi berjalan lancar dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
"Damkar merupakan instansi yang terkait dengan pelayanan dasar dalam penyelamatan jiwa dan harta benda, untuk itu kami melakukan kunjungan ke Posko Damkar guna mengecek bagaimana kesiapannya secara keseluruhan," ungkapnya.
Joko juga mengingatkan petugas Damkar untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menciderai marwah Damkar, harus selalu menjaga perilaku dan etika petugas baik di posko, maupun di lapangan.
Dirinya juga meminta keterangan dari Kasatpol PP dan Damkar bagaimana kondisi Damkar setelah adanya kantor baru di Padang Kaduduak, menurutnya masih ada fasilitas penunjang lain harus dipersiapkan.
"Kami di DPRD akan mendorong agar apa yang kurang nanti di tambah, karena kami memahami tupoksi Damkar sangat penting karena terkait pelayanan dasar. Kita semua menyadari karena situasi Covid-19 keuangan daerah menjadi sulit, tapi DPRD akan mencarikan jalan bagaimana Damkar dapat bekerja lebih optimal, kondisinya harus siap tempur," ungkapnya.
Joko juga menyampaikan Damkar selama ini menjadi perhatian di Komisi A, melihat kondisinya saat ini, pembahasan terkait penambahan sarana prasarana dan peningkatan SDM kedepan akan dimasukkan ke pandangan umum fraksi di DPRD.
"Kami akan mengusahakan mana yang mungkin dapat dibawa ke pembahasan berikutnya, diharapkan peran dinas melakukan pendekatan kepada pimpinan, secara tugas di DPRD kami akan mengawal dan mendorong itu," ulasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A Aprizal menyebut dengan kondisi keuangan daerah yang refokusing saat ini, mau tak mau DPRD dan eksekutif harus memperhatikan apa yang paling urgent.
"Kalau misalnya kesejahteraan petugas sebagai pembangkit semangat moril mereka di lapangan yang paling penting, maka ini yang bakal dibahas di DPRD nanti, resiko kerja mereka tinggi," kata Aprizal.
Dari sisi Kasatpol PP dan Damkar Devitra yang menjelaskan saat ini ada tiga permasalahan yang masih ada di Damkar Payakumbuh yaitu terkait sarana prasarana, kesejahteraan, dan SDMnya. Apalagi, kebutuhan pelatihan penyelamatan bagi petugas, karena tugas Damkar selain memedamkan kebakaran, juga sekaligus menjadi instansi penyelamatan seperti penanganan ular, hewan berbahaya seperti tawon dan lebah, reptil, dan lainnya.
"Kinerja damkar sudah cukup baik sejauh ini, dari standar waktu kedatangan ke lokasi setelah laporan masuk 15 menit, petugas kita insyaallah belum 10 menit sudah sampai di lokasi kejadian mengingat Kondisi Payakumbuh yang tidak terlalu luas. Kita juga sering melaksanakan perbantuan kepada Damkar daerah tetangga," ulasnya didampingi Budi Kurniawan.
Devitra juga menjelaskan Damkar juga bakal berprogres berubah menjadi instansi sendiri, terpisah dari Satpol PP. Saat ini pihaknya sudah mengajukan lewat bagian organisasi. Bentuk struktur instansi minimal Type C dengan 1 sekretaris dan 2 bidang, tupoksinya diatur Kemendagri.
Di akhir kunjungan itu, Wirman Putra Dt. Mantiko Alam menyampaikan Komisi A akan mendorong penguatan kepada Damkar dalam rapat kerja kedepan.
"Resiko kerja dan beban kerja Damkar berkorelasi dengan kesejahteraan petugas. Ini akan kami usulkan kedepan di DPRD," pungkasnya. (JPP)
