Amran Tono, SE Anggota Komisi III DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra meminta Pemko Padang bisa membuat terobosan terbesar dalam mengataai banjir yang melanda dan sangat meresahkan warga kota. @rie Sutan Malin Mudo
Padang, Kupaspost.com- Anggota DPRD Kota Padang Amran Tono, SE Komisi III meminta dan mendesak Pemerintahan Kota Padang dalam hal ini Walikota Padang agar dapat menyelesaikan persoalan banjir yang kian menghantui warga kota.
Hal itu disampaikannya di gedung bundaran Sawahan, Senin (5/4/2021) malam. Ia menyesalkan selama ini hujan deras bahkan dua hari tidak pernah banjir. Akan tetapi kali ini, dua jam saja sudah terjadi banjir dimana-mana, tegasnya.
" Yang disayangkan, pemko hanya sifatnyapengerukan drainase saja dan hanya fokus perapian trotoar. Anehnya lagi, riol atau drainase diperkecil dan trotoar yang diperbesar," pungkasnya penuh heran.
Politisi Gerindra ini melanjutkan, pemko jangan berasumsi tidak ada anggaran. Itu bulshit namanya, jika tidak ada di kota, bisa ke propinsi bahkan bisa disounding ke pusat, beber putra Kambang-Pessel ini.
Lebih jauh dipaparkan Anggota Komisi III DPRD Padang, Amran Tono menilai program perbaikan drainase Dinas Pekerjaan Umum kurang berjalan maksimal. Penilaian anggota Fraksi Gerindra ini didasari fakta banjir begitu cepat melanda Kota Padang begitu hujan berlangsung selama dua jam.
"Program perbaikan drainase bertujuan mengatasi banjir. Namun, dengan adanya program perbaikan drainase, banjir malah seperti tidak terkendali," kata pria yang mudah senyum ini.
Menurut legislator dapil Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung dan Bungus Teluk Kabung ini, kurangnya perencanaan proyek perbaikan drainase ini menjadi pemicu banjir yang begitu cepat. Kemudian, ditambah lagi dengan pengerjaan yang tidak sesuai dengan rancangan anggaran biaya.
"Kita pahamlah yang namanya kontraktor tentu cari untung. Akan tetapi, kontraktor juga memikirkan dampak lingkungan," tegasnya.
Lemahnya pengawasan dari DPU Padang terutama Bidang Bina Marga, sebut Amran, sehingga ada peluang bagi kontraktor "bermain" dalam proyek tersebut. Untuk itu, lanjutnya, bidang Bina Marga harusnya mengontrol pekerjaan perbaikan drainase tersebut.
Amran Tono menyarankan, dalam mengatasi banjir di Kota Padang, DPU harus melakukan terobosan baru dengan grand desain penanganan banjir. Jika terobosan tersebut terkendala dana, Pemko bisa meminta bantuan Pemprov Sumbar atau bantuan pemerintah pusat.
" Kami menyarankan Kepala dinas jangan pandai menggunakan anggaranya saja, harus mampu mencarikan jalan keluarnya untuk warga kota," sarannya. (Hr1)
