Padang- Ketua KNPI Kabupaten Solok Arif Firman Bachtas, SH sangat menyayangkan atas kerusuhan yang terjadi pada saat sidang paripurna di kantor DPRD Kabupaten Solok kemarin.
" Dalam proses pemerintahan dinamika itu merupakan hal yang wajar tetapi kalau sudah sampai membuat situasi menjadi tidak kondusif dengan cara yang terkesan tidak mencerminkan seorang tokoh sekaligus wakil rakyat yang dipilih rakyat terkusus oleh kaum pemuda tentu ini bukan sebuah yang baik", ungkapnya pada kamis, (19/8/2021).
Semua yang terjadi pasti ada sebab dan akibatnya, dua ego antara Bupati Kabupaten Solok dan Ketua DPRD Kabupaten Solok yang tidak sejalan dalam pandangannya, kami berharap dari pemuda semua kisruh ini bisa selesai agar Kabupaten Solok bisa menjadi Kabupaten terbaik di Sumbar sesui Visi dan Misi Bupati, pungkasnya.
Menurut dia ini merupakan contoh yang tidak baik bagi pemuda kedepannya, seorang wakil rakyat tentu harus menjadi panutan dan pedoman bagi masyarakatnya yang telah mewakili masyarakat, terangnya.
Masih kata dia, untuk hal yang terjadi di Kabupaten Solok saat ini kami KNPI akan membicarakan dengan kawan-kawan pengurus KNPI terhadap langkah yang akan kami ambil kedepan dengan situasi di Kabupaten Solok yang sudah terjadi.
Dalam hal ini KNPI Kabupaten Solok siap menjadi mediator supaya agar kedua belah pihak dapat bersatu dan tidak berlarut-larut. Apa bila ini terjadi sangat lama maka yang akan dirugikan tentu masyarakat juga.
" ini sudah mebjadi isu Nasional dengan beredarnya vidio di media sosial dengan telah ditonton oleh masyarakat luas", paparnya.
Senada dengan itu Salah seorang Anak Nagari Kabupaten Solok Dede Darman, ST sangat menyayangkan yang terjadi pada saat sidang RPJMD di DPRD Kabupaten Solok.
Dalam vidio yang tersebar di media sosial sangat tidak pantas terjadi, yang mana seorang anggota dewan seharusnya menjadi panutan dan contoh bagi masyarakat bukan seperti anak SD seperti itu.
Apa bila keributan yang terjadi memperjuangkan kepentingan masyarakat itu baru ok tetapi sebaliknya apa bila ribut memperjuangkan kepentingan golongan itu jelas tidak benar.
Maka dari itu saya berharap kepada pemerintah dan DPRD Kabupaten Solok inj bisa cepat terselesaikan dengan sebagaimana mestinya, tutup Dede.(SRP)
